SENAYANPOST - Beberapa minggu terakhir santer wacana ambil alih Jalur Gaza yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Namun, beberapa waktu lalu, Netanyahu meralat rencananya dari ambil alih menjadi 'membebaskan Jalur Gaza dari Hamas'.
Ekonom kenamaan Amerika Serikat (AS), Jeffrey Sachs mencoba menanggapi wacana dari Perdana Menteri Israel tersebut.
Sachs yang konsisten sejak lama mengkritik kebijakan luar negeri AS mengatakan bahwa ini adalah rencana Netanyahu sejak lama.
"Semua orang harus memahami bahwa tujuan utama karier politik Netanyahu, tujuan utama gerakan politiknya, dan tujuan utama pemerintahannya adalah kendali penuh atas seluruh tanah Palestina, termasuk wilayah yang kini menjadi Israel," kata Jeffrey Sachs pada 11 Agustus 2025, dikutip SenayanPost.com dari YouTube Judge Napolitano Judging Freedom.
Mantan pejabat PBB menjelaskan apa yang terjadi di antara Palestina dan Israel bukan masalah keamanan dan negosiasi.
Dalam kesempatan itu, ia bongkar ideologi sayap kanan ekstrem Israel yang kini menguasai pemerintahan Zionis.
"Ini adalah masalah fundamental ideologi gerakan sayap kanan di Israel. Partai ini disebut Lud pada tahun 1977 dalam platform pendiriannya. Partai ini menyatakan bahwa Israel akan berdaulat dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Partai ini tidak berbasa-basi. Itulah platformnya, dan semua yang telah dilakukan Netanyahu sepanjang kariernya adalah mencoba mewujudkannya," terangnya.
"Kini, dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania berarti Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Israel menduduki semuanya. Tujuan pemerintahan Netanyahu adalah kendali permanen atas semuanya," imbuhnya.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Netanyahu harus membayar harga yang sangat mahal termasuk mengorbankan citra politiknya bahkan mengambil cara yang tidak pernah dibayangkan, yaitu pembersihan etnis alias genosida.
"Cara yang diinginkan kaum radikal dan ekstremis untuk menyelesaikan ini di Israel adalah dengan membunuh warga Palestina secara massal, mengusir warga Palestina secara massal, atau memerintah mereka tanpa hak politik, sosial, atau sipil apa pun dalam apa yang kita sebut rezim apartheid," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Israel tidak menginginkan adanya Negara Palestina yang berdaulat sejak awal. Dan dari sanalah solusi dua negara atau two state solution selalu mengalami jalan buntu.