SENAYANPOST - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terang-terangan ungkap rencana pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza belum lama ini.
Lebih lanjut, presiden baru AS itu mengatakan bahwa Mesir dan Yordania siap menampung rakyat Palestina yang sebelumnya menempati Jalur Gaza.
Donald Trump juga mengatakan bahwa Gaza adalah 'situs pembongkaran' dan telah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania terkait pemindahan rakyat Palestina tersebut.
"Saya ingin Mesir menerima orang. Dan saya ingin Yordania menerima orang," kata Trump kepada wartawan di Air Force One pada 26 Januari 2025, dikutip SenayanPost.com dari Middle East Eye.
Baca Juga: Pertama Kalinya, 650 Ribu Rakyat Palestina Kembali Pulang ke Gaza Utara Sejak Perang 7 Oktober 2023
Trump menambahkan bahwa ia berencana untuk berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada hari Minggu.
"Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semua itu," tambahnya.
Mayoritas penduduk Gaza telah mengungsi akibat perang Israel selama 15 bulan, yang telah menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 47.000 orang.
Selama perang, politisi Israel beberapa kali menyerukan pemindahan warga Palestina ke Mesir, yang oleh organisasi hak asasi manusia dikutuk sebagai dukungan untuk 'pembersihan etnis' di Gaza.
Baca Juga: Hamas Serahkan 4 Tentara Israel yang Disandera dalam Kesepakatan Pertukaran Tawanan
Mantan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mendukung saran Trump pada hari Minggu dalam sebuah posting di X.
"Salah satu tuntutan kami dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah untuk mempromosikan emigrasi sukarela. Ketika presiden negara adikuasa terbesar di dunia, Trump, secara pribadi mengemukakan gagasan ini, ada baiknya pemerintah Israel menerapkannya – mempromosikan emigrasi sekarang," tulisnya.
Analis politik Israel Meron Rapoport mengatakan bahwa gagasan 'emigrasi sukarela' mendapat dukungan di berbagai kalangan kelas politik Israel, tetapi mencatat bahwa masalah tersebut 'tidak berada di tangan Israel'.
Rapoport menambahkan bahwa agar rencana tersebut berhasil, warga Palestina harus setuju untuk meninggalkan tanah air mereka dan, yang lebih penting, Mesir dan Yordania harus bersedia menerima ratusan ribu warga Palestina.