Hal ini kembali lagi pada tujuan didirikannya ICC yaitu untuk meminta pertanggungjawaban para tersangka dan mencegah terjadinya kejahatan.
"Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam pembukaan Statuta Roma yang mendirikan ICC, tujuan pengadilan tersebut tidak hanya untuk meminta pertanggungjawaban tersangka, tetapi juga untuk mencegah dan menghalangi kejahatan tersebut," ungkapnya.
Selain pejabat Israel terancam ditangkap ICC, entitas tersebut juga menghadapi tuntutan Mahkamah Internasional atau ICJ yang kasusnya berawal dibawa oleh Afrika Selatan.
"Israel juga menghadapi tuduhan genosida di hadapan Mahkamah Internasional, dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan pada bulan Desember. Permohonan tersebut menuduh bahwa Israel telah melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan warga Palestina, yang didefinisikan sebagai kelompok nasional, ras, dan etnis, secara keseluruhan atau sebagian," bebernya.
Tuntutan tersebut juga memperjelas bahwa Israel gagal mencegah atau menghukum aksi genosida brutal terhadap rakyat Palestina di Gaza.
"Permohonan tersebut juga menuduh bahwa Israel telah gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut, yang melanggar Konvensi Genosida 1948," jelasnya.
Baca Juga: Israel Penjajah Terancam Bangkrut, Perang di Gaza dan Lebanon Habiskan Rp2 Triliun per Hari
Berapa Lama Pengadilan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan?
Menurut Asem, ICC tidak memiliki kerangka waktu khusus untuk mengeluarkan surat perintah. Waktunya tergantung pada kebijaksanaan hakim.
Dalam kasus-kasus sebelumnya, dibutuhkan waktu antara beberapa minggu hingga hampir satu tahun untuk mengeluarkan surat perintah.
Dalam sekitar 61 permintaan surat perintah penangkapan oleh jaksa, majelis membutuhkan waktu rata-rata dua bulan untuk membuat keputusan, menurut jurnalis yang berkantor di Den Haag, Molly Quell.
Dalam kasus ini, perbandingan telah dilakukan dengan surat perintah penangkapan untuk kepala negara lainnya.
Baca Juga: Warga Irak Geruduk Stasiun TV Arab Saudi MBC Usai Sebut Pemimpin Perlawanan Palestina Teroris
Misalnya, pada 22 Februari 2023, Khan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan komisioner hak-hak anak-anaknya, Maria Lvova-Belova, dalam konteks situasi di Ukraina.