14 Faksi Palestina Termasuk Hamas dan Fatah Tandatangani Deklarasi Beijing

SENAYANPOST - Sebanyak 14 faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing yang merupakan perjanjian persatuan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri perbedaan, termasuk Hamas dan Fatah.

Deklarasi Beijing ini memungkinkan faksi-faksi politik di Palestina untuk membentuk pemerintahan bersama-sama.

Penandatanganan Deklarasi Beijing ini juga diamini oleh pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk kepada wartawan.

"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami katakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional," kata Musa Abu Marzouk pada 23 Juli 2024, dikutip SenayanPost.com dari Middle East Eye.

Baca Juga: Presiden Joe Biden Mundur dari Pilpres AS 2024, Kemungkinan Ini Penyebabnya

Abu Marzouk menegaskan bahwa faksi-faksi politik di Palestina termasuk Fatah berkomitmen untuk persatuan nasional.

"Kami berkomitmen untuk persatuan nasional dan kami menyerukannya," lanjutnya.

Penandatanganan tersebut mengakhiri dialog rekonsiliasi selama tiga hari antara 14 kelompok Palestina di ibu kota China.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan untuk memerintah Jalur Gaza bersama-sama setelah perang yang sedang berlangsung berakhir.

Baca Juga: Knesset Tolak Akui Negara Palestina, Hamas dan Jihad Islam Palestina Desak PLO Tarik Pengakuan Atas Israel Penjajah

"Sorotan yang paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara di seputar tata kelola Gaza pascaperang," kata Wang Yi.

"Rekonsiliasi adalah masalah internal bagi faksi-faksi Palestina, tetapi pada saat yang sama, hal itu tidak dapat dicapai tanpa dukungan masyarakat internasional," tambahnya.

Meskipun beberapa upaya rekonsiliasi antara kelompok-kelompok Palestina yang bermusuhan telah gagal di masa lalu, seruan untuk upaya baru telah berkembang sejak dimulainya perang.

Hamas dan Fatah sebelumnya telah bertemu di Tiongkok pada bulan April untuk membahas upaya rekonsiliasi guna mengakhiri pertikaian selama 17 tahun.