SENAYANPOST - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan penyalahgunaan titik-titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menyampaikan hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu bulan, terhitung sejak Rabu (15/7).
"Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG)," kata Zulhas usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam, dikutip SenayanPost.com dari Antara.
Baca Juga: Cegah Penyimpangan, Presiden Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Ikut Awasi Dapur MBG
Menurut Zulhas, pemerintah masih perlu mengkaji secara mendalam berbagai persoalan yang ditemukan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini," ujarnya.
Zulhas mengungkapkan, persoalan yang tengah didalami tidak hanya terkait dugaan penyalahgunaan, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur pendukung program MBG.
Ia menyebut terdapat sejumlah titik yang telah ditetapkan sebagai penerima program, namun belum memiliki dapur SPPG.
Sebaliknya, ada pula lokasi yang sudah membangun fasilitas, tetapi belum dapat beroperasi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya soal Perbaikan MBG: BGN Diobrak-abrik, Ada Penghematan Besar-besaran
"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal," kata Zulhas.
Ia menegaskan seluruh hasil evaluasi akan dipaparkan kepada Presiden setelah proses pendalaman selesai dilakukan.
"Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," pungkasnya.***