SENAYANPOST - Rencana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), terkait pengelolaan 70 lokasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan.
Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Imipas, Mashudi menyebut pihaknya memiliki 70 dapur MBG yang dimanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Awal dapur MBG itu kan di Lapas Sukamiskin, sekarang ini sudah 70 titik di lapas dan rutan yang ada MBG," kata Mashudi kepada wartawan kantor Ditjen Pas, Jakarta Pusat, dikutip Senayan Post.
"Yang proses untuk akhir bulan ini selesai ada 28. Mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tetap proses berjalan," tambahnya.
Baca Juga: Ditegur Tidak Mempan, Viral Guru Ungkap Cara Jitu Kepala Sekolah agar SPPG Perbaiki Kualitas MBG
Hal tersebut, kini menjadi perbincangan hangat sebagian kalangan publik, lantaran rencana pengadaan itu terjadi di tengah tata kelola dapur MBG yang dinilai masih lemah.
Dalam proyek ini, Mashudi mengatakan dari total 48 petugas SPPG, 20 orang di antaranya adalah warga binaan yang memenuhi syarat dan berkelakuan baik.
Mashudi lalu mengatakan, warga binaan yang bertugas di dapur mendapatkan gaji.
"Pekerja itu kan total semua ada 46-48 orang. 20 orang itu adalah warga binaan yang bekerja di situ," bebernya.
"(Hal ini) dengan norma-norma sesuai dengan SOP untuk MBG," tambah Mashudi.
Pada kesempatan yang sama, Mashudi memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa sewa lahan.
Mashudi menyebut, hal ini untuk setiap lahan sebesar 350-400 meter persegi di lapas dan rutan yang digunakan sebagai dapur MBG.
"Harapan kita ke depan bahwa warga binaan itu banyak yang punya keahlian memasak, dari hasil assessment itu, kita berdayakan," tandasnya.
Berkaca dari hal itu, sebelumnya publik juga sempat menyoroti adanya pengadaan proyek dapur MBG dengan melibatkan Yayasan Kemala Bhayangkari yang diduga berpotensi konflik kepentingan.