Catatan Memperingati Hari Lahir TNI 5 Oktober 2023
SENAYANPOST - Perang dingin yang berlangsung karena pertentangan ideologi dan kepentingan ekonomi politik, antara Blok Barat dengan Blok Timur di dunia pada era tahun 1945-1989, telah menyesatkan Indonesia karena menyerbu Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975.
Serbuan itu berdasarkan perkiraan intelijen yang sesuai dengan teori domino, bahwa setelah tentara komunis memenangkan peperangan terhadap Amerika Serikat (AS) di Vietnam Selatan pada tahun 1974, maka Asia Tenggara khususnya Indonesia akan juga jatuh ke tangan kaum komunis internasional.
Diperkirakan bahwa mereka yang memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara Timor Leste pada tanggal 25 Nopember 1975, terkait dengan revolusi ‘Bunga Anyelir’ yang terjadi di Portugal oleh para perwira muda tentara beraliran sosialis komunis, dan akan menjadi basis kekuatan untuk menyerang Indonesia.
Karenanya maka bantuan perlengkapan dan senjata militer dari AS mengalir, untuk memperkuat tentara Indonesia, antara lain pesawat tempur udara taktis Rockwell OV-10, pesawat angkut Lockheed Martin C-30, Cadillac Gage V-150 dan kendaraan lapis baja APCs Commando.
Baca Juga: Raih Penghargaan Nawacita Award 2023, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono Komentar Begini
Politik perang di tataran internasional yang didominasi oleh AS mendorong keputusan politik pemerintah RI, sehingga serangkaian kemenangan pertempuran yang dilakukan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), membuahkan hasil masuknya Timor Leste menjadi propinsi ke 27 Republik Indonesia (RI) yang bernama Timor Timur pada tanggal 17 Juli 1976.
Setelah 23 (dua puluh tiga) tahun kemudian politik internasional berubah, sehingga mempengaruhi pemerintahan reformasi Indonesia 1998 untuk segera melepaskan Timor Timur melalui suatu referendum di bawah pengawasan langsung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Keputusan politik pemerintah yang mendadak tetap harus merupakan politik tentara, walaupun keputusan tersebut tanpa didahului dengan suatu perundingan bilateral antara RI dengan Timor Leste, pengumuman resmi gencatan senjata antara ABRI dengan FALINTIL (Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste), dan konsep penarikan pasukan-pasukan tempur kedua belah pihak yang merupakan bagian dari suatu perang.
Karenanya maka tugas ABRI pada waktu itu sangat sulit, bagaikan menghentikan secara mendadak suatu kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi.
Tindakan pemerintah membentuk Tim Pengamanan Implementasi Referendum pimpinan Menko Polkam (Menteri Kordinator Politik dan Keamanan) RI, pada tanggal 11 Mei 1999 terlambat dilakukan, karena gerakan disintegrasi periferal pro kemerdekaan Timtim telah terlanjur merebak ke seluruh penjuru propinsi sejak tahun 1998.
Gerakan tersebut bahkan merambah sampai ke tataran nasional dan bergaung keras di fora internasional, yang disikapi oleh dunia Barat dan PBB secara paradoksal dengan sikap mereka terhadap RI ketika tahun 1975 dulu.
Banyak para prajurit ABRI yang terkenal keperkasaannya di berbagai medan tempur, ternyata mampu melaksanakan tugas barunya untuk menegakkan perdamaian, keamanan dan ketertiban demi referendum tersebut, walaupun dengan penuh pengorbanan psikis dan fisik setiap anggota yang luarbiasa beratnya.