Oleh : Ninoy Karundeng
Pegiat Media Sosial
Terima kasih Jokowi dan DPR, plus Menkes! Publik masih ingat. Ketika muncul kasus Terawan, berujung pembentukan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencibir. IDI pun melecehkan Terawan yang notabene adalah tentara. Dan, gerakan untuk menghabisi peran salah IDI dilakukan simultan. Oleh para peduli negeri, termasuk militer. Tentu.
IDI pun menurunkan buzzer dan media untuk melawan DPR dan Presiden Jokowi. IDI sejatinya adalah negara dalam negara. Persis seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi regulator produk halal, sebelum dicabut dan dikembalikan ke Kementerian Agama alias negara.
Peran IDI sebagai regulator di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan lebih nggegirisi duitnya dibanding MUI. Duit dari mana? Rekomendasi spesialisasi, izin praktik, izin belajar, dan sebagainya termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia.
Kementerian Kesehatan pun selama ini kalah dengan IDI karena IDI telanjur menjadi organisasi dengan uang triliunan rupiah. Konsul kesehatan pun kalah pamor dan menjadi underbouw IDI.
Dengan duitnya yang tanpa batas IDI beroposisi. Kegeraman Jokowi dan publik tergambarkan ketika IDI berseberangan dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19, menjadi kompor yang mendiskreditkan pemerintah.
Maka gerakan merombak dan mempreteli IDI dari sisi Undang-Undang Kesehatan berjalan simultan dan diakselerasi. Para dokter militer mengambil sikap tegas tidak mematuhi IDI. UU yang salah menempatkan IDI sebagai regulator. Itu yang dibongkar, dan nama IDI pun dibuang dari UU Kesehatan.
Kekuatan IDI sejatinya ada pada hak membuat aturan dan rekomendasi yang membuat dokter muda, mahasiswa kedokteran, mahasiswa brilian semua tergantung pada IDI. IDI menjadi jantung kehidupan para dokter. Tanpa IDI dokter tidak bisa praktik.
Akibat dari praktik ini Indonesia kekurangan dokter spesialis. Akibatnya, dunia kedokteran di Indonesia tidak mengalami kemajuan.
Bibit dokter cerdas lulusan luar negeri yang hebat pun hilang. Karena jika mereka mau berdarma bakti di Indonesia harus mendapatkan rekomendasi dan penyesuaian serta test kompetensi ala IDI. Seolah kompetensi IDI lebih hebat dari NUS Singapura dan banyak univesitas di Jerman, Jepang, AS, China, dan sebagainya. Bahlul bener.
Belum lagi urusan rumah sakit. Rumah sakit juga tergantung dari IDI. Tanpa rekomendasi dokter dari IDI rumah sakit tak bisa beroperasi. Pun rumah sakit Indonesia nyaris tidak bisa mempekerjakan dokter spesialis dari luar negeri. Ironisnya, IDI menghambat penciptaan para dokter spesialis sekaligus pendidikan kedokterannya.
