BGN Refocusing Penerima Manfaat MBG, Prioritaskan Kelompok Rentan dan Daerah 3T

SENAYANPOST - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan refocusing penerima manfaat.

Setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN baru, Nanik S Deyang mengatakan program MBG akan memprioritaskan kelompok rentan dan daerah 3T.

Selain itu, BGN juga melakukan penataan ulang berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk memfokuskan intervensi kepada kelompok prioritas penerima manfaat.

Langkah tersebut mencakup refocusing sasaran program, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Baca Juga: DPR Berkomitmen Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN Usai Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi MBG

Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia.

Nanik mengakui bahwa hingga saat ini masih terjadi konsentrasi layanan yang tinggi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.

"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata Nanik S Deyang pada 4 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari BGN.

Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN menyiapkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih adaptif, termasuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.

Baca Juga: Kasus Korupsi MBG, Kejagung Jemput Paksa Tiga Eks Pejabat BGN

Buka Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Dalam memperluas cakupan program, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi masyarakat.

Menurut Nanik, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pemerataan layanan tanpa mengorbankan kualitas program.