Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Prabowo Sempat Panggil Dua Lembaga Ini

SENAYANPOST - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya sempat memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebelum akhirnya beberapa petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengaku menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan di lingkungan BGN yang merupakan pelaksana program MBG.

Dalam sambutannya di acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu, Prabowo mengatakan langkah tersebut diambil setelah dirinya menerima sejumlah laporan mengenai berbagai persoalan dalam tata kelola lembaga tersebut.

"Sudah beberapa waktu saya menerima laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo pada 3 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Baca Juga: Tiga Mantan Petinggi BGN Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Menkeu Purbaya Sebut Tetap Fokus Efisiensi Anggaran MBG

Menurut Presiden, setelah menerima laporan tersebut, ia segera meminta sejumlah lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman.

"Ketika saya menerima laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, serta beberapa pejabat lainnya. Saya minta mereka menindaklanjuti informasi yang saya terima terkait BGN," ujarnya.

Penguatan Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum

Prabowo menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ia bahkan meminta para pimpinan lembaga terkait untuk menyampaikan kebutuhan tambahan sumber daya apabila diperlukan guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

"Kepala BPKP, apa yang Anda butuhkan? Kalau perlu tambahan personel, berapa pun akan saya penuhi," kata Prabowo.

Presiden juga menyampaikan komitmen serupa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.