SENAYANPOST - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan Israel penjajah ke dalam daftar hitam belum lama ini.
Bukan tanpa alasan, Israel secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata di mana lebih dari 10.000 anak Gaza, Palestina tewas akibat agresi Israel.
Diketahui, Israel masuk ke dalam daftar hitam bersama organisasi seperti ISIS, Al Qaeda, dan Boko Haram.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan mengakui negaranya tidak menerima hal tersebut.
Baca Juga: Ratusan Penduduk Ilegal Israel Geruduk Kompleks Masjid Al Aqsa Palestina
"Ini benar-benar keterlaluan dan salah," tulis Gilad Erdan pada 7 Juni 2024, dikutip SenayanPost.com dari Al Jazeera.
"Saya menanggapi keputusan yang memalukan itu dan mengatakan bahwa tentara kita adalah yang paling bermoral di dunia. Satu-satunya yang masuk daftar hitam adalah Sekretaris Jenderal yang memberi insentif dan mendorong terorisme dan dimotivasi oleh kebencian terhadap Israel," lanjutnya.
Mengomentari pernyataan Erdan di kemudian hari, juru bicara Guterres Stephane Dujarric mengatakan seorang pejabat PBB telah menghubungi utusan Israel sebagai 'rasa hormat yang diberikan kepada negara-negara yang baru tercantum dalam lampiran' laporan tahunan 'Anak-anak dalam Konflik Bersenjata'.
"Hal itu dilakukan untuk memberi tahu negara-negara tersebut dan menghindari kebocoran," kata Dujarric kepada wartawan.
Baca Juga: Jokowi Instruksikan Menhan Prabowo Kirim Nakes dan Rumah Sakit Lapangan ke Gaza
Ia menambahkan bahwa laporan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Juni dan kemudian secara resmi diterbitkan beberapa hari kemudian.
"Rekaman video Duta Besar Erdan tentang panggilan telepon tersebut, dan sebagian rekaman itu dirilis di Twitter, sangat mengejutkan dan tidak dapat diterima dan sejujurnya sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam 24 tahun saya mengabdi di organisasi ini," kata Dujarric.
Otoritas Palestina Sambut Baik Keputusan PBB
Laporan tahunan tentang anak-anak dalam konflik bersenjata menyusun 'daftar pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran terhadap anak-anak', termasuk pembunuhan dan mutilasi, kekerasan seksual, dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.