Senin, tiga hari sebelum wafat, Fahrudin berbincang bincang denganku di telpon tentang perekonomian Indonesia.
"Ekonomi Indonesia akan menghadapi krisis berat di tahun 2025 sampai 2027, kata Fahrudin. Hutang negara sudah terlalu besar. Bayangkan tahun 2025 saja, Indonesia harus bayar utang 800 Triliun.
Baca Juga: Anies Baswedan Ditinggal PKS Jelang Pilkada Jakarta 2024? Ini Kata Jubir Muhammad Kholid
Ini sangat besar, dan negara tiap tahun harus bayar utang sebesar itu, bahkan lebih besar lagi.
Dalam kondisi utang saat ini, Indonesia harus gali lubang tutup lubang. Utang untuk nutup utang. Celakanya, utang galian tak cukup untuk menutup lubang galian tadi.
Kita terlena dgn UU No 17 tahun 2003 yang menetapkan rasio utang dari PDB maksimum 60 persen. Saat ini rasio tersebut 38, 71 persen.
Jadi persepsi pemerintah, masih aman. Padahal jelang Indonesia krisis ekonomi 1997, rasio utang dari PDB 23,9 persen.
"Jauh di bawah saat ini, di akhir rejim Jokowi. Itulah dasar prediksiku, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo akan dilanda krisis ekonomi dahsyat," ujar Fahrudin.
Fahrudin mempertanyakan, betulkah rasio utang dari PDB saat ini 38,71 persen? Menurut Fahrudin, tidak benar. Karena itungan utang pemerintah itu tidak mencakup utang BUMN dan dana pensiun serta Jamsostek.
Maka, jika rasio utang itu meliputi utang BUMN, dana pensiun, dan jamsostek yang harus dibayar negara ke pihak yang berhak, rasionya menjadi 93 persen lebih. Jauh di atas ketetapan UU No 17 tahun 2003 yang 60 persen.
Apa artinya, utang Indonesia sudah sangat besar. Dan makin lama bayar utangnya makin besar. Gali lubang makin dalam.
Hasil galian tidak cukup untuk menutup lubang. Itulah sebabnya, mengapa Indonesia akan menghadapi krisis besar.
Ruang fiskal Indonesia sudah sangat sempit. Dalam kondisi itu masih terbebani "utang" untuk makan siang gratis dan dana IKN. Jelas, ruang fiskal makin sempit lagi.