SENAYANPOST - Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, mengusulkan agar pemerintah menambah satu pos kementerian baru yang secara khusus menangani berbagai bencana alam di Indonesia.
Usulan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama pemerintah pada Senin, 8 Desember 2025.
Menurutnya, intensitas dan skala bencana yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan lembaga khusus setingkat kementerian yang dapat bekerja lebih terkoordinasi dan responsif.
Ia menilai bahwa struktur penanganan bencana saat ini perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan yang kian kompleks.
Baca Juga: DPR Dukung Libatkan Dunia Internasional Bantu Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Aceh
Dalam rapat tersebut, Utut menyampaikan gagasan mengenai kementerian baru dengan beberapa direktorat jenderal khusus untuk jenis-jenis bencana.
"Ada perlunya juga disampaikan (kepada Presiden) mungkin sudah adanya Menteri Bencana Penanggulangan Bencana, ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan dan Dirjen satu lagi apa gitu," ujar Utut.
APBN Dinilai Kian Terbatas
Utut juga menyinggung kondisi fiskal negara yang menurutnya sudah tidak lagi cukup kuat menanggung beban belanja pemerintah.
Menurutnya, struktur APBN masih didominasi pengeluaran dan belum mengarah pada pola yang memungkinkan negara memiliki ruang menabung.
"Karena kalau angkanya sekarang ini APBN jelas enggak kuat karena APBN itu konsepnya belanja bukan menabung," lanjutnya.
Dalam konteks itu, ia menilai bahwa penguatan tata kelola kebencanaan, termasuk kemungkinan pembentukan kementerian baru, dapat menjadi salah satu langkah untuk membuat penggunaan anggaran lebih fokus dan efektif.
Duka atas Banyaknya Korban Bencana