SENAYANPOST – Indonesia Anti Fraud Center pada Senin 6 Oktober 2025 menggelar diskusi dalam webinar terkait Implementasi dan Tantangan Solusi Dua Negara (Two State Solution) Peran Aktif Indonesia Ikut Mewujudkannya. Dalam webinar ini, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto memuji strategi pengakuan bersyarat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum Persarikatan Bangsa Bangsa pada Selasa 23 September 2025.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengakui eksistensi Israel dengan syarat Israel terlebih dahulu harus mengakui kedaulatan Palestina terlebih dahulu.
“Pidato Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah maju dalam diplomasi mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, yang memberikan desakan kepada Israel agar mengakui kedaulatan Palestina, jika Israel ingin diakui dan menjalin hubungan dengan Indonesia,” tegas Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto dalam webinar tersebut.
Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013 ini mengungkapkan adanya hambatan-hambatan struktural dalam pengakuan Israel atas kedaulatan Palestina khususnya terkait ideologi Zionisme-Modern yang menyatakan bahwa tanah yang diperoleh melalui peperangan menjadi identitas nasional dan bagian keamanan strategis, lemahnya negara-negara Arab untuk berperang setelah Perang Arab-Israel dari 1948 hingga 1973 serta fragmentasi yang kuat di internal Palestina khususnya antara Fatah di Ramallah Tepi Barat yang mengedepankan jalur diplomatik dan Hamas di Jalur Gaza Palestina yang enggan berjuang dalam jalur diplomatik.
“Sebagai seorang militer, Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul hal ini, dan hal ini akan sulit bagi ideologi Israel,” ungkap lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1978 ini.
Tidak hanya itu, isu Palestina semakin melemah dalam dekade terakhir ini akibat letihnya negara-negara Arab yang saat ini berkonsentrasi dalam pembangunan perekonomian mengesampingkan isu Palestina, dan justru bergabung dalam dalam Abraham Accord yang mengakui eksistensi dan menjalin hubungan dengan Israel.
“Dominasi isu Timur Tengah membuat perdamaian kehilangan universalnya. AS dan sekutunya memihak Israel, sementara Rusia, Iran dan Tiongkok menggunakan isu Palestina sebagai alat tawar dalam sejumlah isu-isu global. Padahal, bagi Israel seluruh tanah yang telah direbut adalah warisan historis dan bagi Palestina adalah martabat. Ini benturan identitas dan eksistensial” jelas Mantan Atase Pertahanan RI di Den Haag Belanda ini.
Kelalahan politik negata-negara Arab dalam isu Palestina, serta semangat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian abadi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator moral dalam isu Palestina, karena dianggap tidak memiliki kepentingan regional dalam dinamika konflik di Timur Tengah dengan menggunakan jalur-jalur diplomatik multilateral, baik melalui aktor pemerintah atau non-pemerintah.
“Posisi strategis Indonesia harus tetap bebas dalam berpihak dan aktif dalam memperjuangkan perdamaian sesuai konstitusi, sehingga Indonesia dapat menjadi mediator moral melalui PBB dan Gerakan Non Blok. Langkah ini cerdas yang menegaskan keseimbangan antara moralitas dan realitas, dalam mewujudkan perdamaian,” pungkasnya.
Narasumber lain dalam webinar ini antara lain Ketua Umum Lembaga Kerjasama Indonesia-Tiongkok Mayjen TNI (Purn) J. Sudrajat, Mantan Deputi Luar Negeri Kementerian Koordinator Polhukam Dubes Albert Matondang dan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mahfudz Siddik yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang membidani urusan luar negeri, informasi dan intelijen. (Muqoddas)