Dr KH As’ad Said Ali
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
Banyak pihak yang menganggap bahwa politik di negara kita khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir ini cenderung pragmatis.
Pemegang kekuasaan kurang jeli menyerap idealisme seperti yang tertulis atau tersirat dalam konstitusi kita Undang Undang Dasar 1945. Penguasa mengejar kepentingan sempit dan kepentingan jangka pendek akan tetapi alpha terhadap kepentingan strategis demi kesejahteraan rakyat banyak, sehingga mengakibatkan kepentingan yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan pemerintah, menjadi terabaikan.
Saya jadi teringat ketika tahun-tahun awal kuliah di Fakultas Sosial- Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dosen pengantar ilmu politik mengutip definisi politik dari salah satu buku terbitan luar negeri. Definisi politik menjadi bahan diskusi yang mangasyikkan dan relevan dibahas pada situasi sekarang ini.
Sang penulis buku memberikan definisi tentang politik bahwa “Politic is the autorotative, allocation of values“. Dosen kami Drs Usman TB MA menerjemahkan secara sinis; politik adalah alokasi atau pembagian rezeki yang sah. Kuliah menjadi hidup karena timbul perdebatan yang mengasyikkan. Seharusnya definisi politik adalah distribusi nilai untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa.
Pak Dosen tampaknya mengkaitkan terjemahan definisi politik tersebut dengan situasi awal Orde Baru pada tahun 1970 an. Ketika itu saya masih berada pada tahun kedua kuliah, di mana jabatan-jabatan strategis pemerintah pusat dan daerah diberikan kepada unsur militer dan kroni penguasa. Terkecuali sejumlah posisi kabinet yang terkait dengan pembangunan ekonomi diserahkan pada sejumlah teknokrat terkemuka.
Memang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo panjang jalan toll meningkat secara tajam. Demikian pula sejumlah bandara dan bahkan kereta api cepat Bandung -Jakarta. Masyarakat berdecak kagum, tetapi dilihat dari kepentingan rakyat kecil, kurang memberikan manfaat. Banyak pihak yang menganggap sasaran pembangunan yang tidak tepat, di samping itu juga menambah hutang pemerintah yang membesar.