Pada awal Oktober, tujuh warga Israel tewas dan 16 lainnya terluka selama operasi penembakan di jantung kota Tel Aviv.
Undang-undang deportasi tersebut muncul menyusul rancangan undang-undang yang disetujui oleh Knesset yang memberikan izin kepada kementerian pendidikan untuk memerintahkan pencegahan pengalihan anggaran ke sekolah dengan alasan bahwa 'tindakan teroris' dapat terjadi.
Undang-undang ini secara khusus menargetkan sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, dengan klaim bahwa sekolah-sekolah tersebut 'menghasut anak-anak di bawah umur untuk menentang negara Israel'.
Bulan lalu, Knesset mengesahkan dua undang-undang yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dari beroperasi di dalam Israel, Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem timur yang diduduki.***