SENAYANPOST — Pemerintah membukukan realisasi pendapatan negara yang solid sepanjang tahun ini.
Hingga Juni 2026, pemerintah mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi penerimaan yang kuat tersebut akan terus mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada sisa semester II 2026.
Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya soal Perbaikan MBG: BGN Diobrak-abrik, Ada Penghematan Besar-besaran
"Kinerja APBN hingga semester I 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat. Pendapatan mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun. APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBNKita, Selasa (21/7).
Secara lebih rinci, sebagian besar pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan, yakni mencapai Rp1.187 triliun atau 81,33 persen dari total pendapatan negara.
Adapun penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun, atau tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp145 triliun.
Selain perpajakan, realisasi penerimaan negara hingga Juni juga ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun, atau tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, serta penerimaan hibah sebesar Rp10,2 triliun.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: BGN Siapkan Efisiensi Anggaran Lanjutan, Kemenkeu Akan Ikut Awasi Program MBG
Purbaya menambahkan bahwa pertumbuhan penerimaan negara yang solid juga berperan besar dalam menjaga kesehatan fiskal hingga pertengahan tahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Indonesia mencatat defisit fiskal sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).