SENAYANPOST - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mendorong jajaran direksi dan manajemen perusahaan untuk segera menyiapkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia.
Menurut Iriawan, penurunan harga BBM nonsubsidi diharapkan dapat mulai direalisasikan secara bertahap pada awal Juli 2026.
"Kami dari jajaran dewan komisaris mendorong direksi, manajemen (Pertamina) untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak (mentah) dunia yang sudah mulai turun," kata Iriawan pada 26 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.
Ia menjelaskan, langkah penyesuaian harga nantinya tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Jadi kira-kira kami akan mendorong jajaran direksi untuk melakukan itu (penyesuaian harga BBM nonsubsidi). Yang pastinya nanti akan berkomunikasi dengan kemudian ESDM untuk bisa menurunkan harga minyak nanti," ujarnya.
Meski demikian, Iriawan menegaskan penurunan harga tidak bisa dilakukan secara instan karena perhitungan harga BBM mempertimbangkan biaya pengadaan minyak pada periode sebelumnya.
"Ada prosedurnya ya, karena minyak yang sekarang ini proses (dari) bulan yang lalu, dengan harga yang lalu. Nah tentunya kalau turunnya kemarin, berapa hari yang lalu, kita akan menyesuaikan nanti," jelasnya.
Terkait besaran penurunan harga, Iriawan mengatakan hal tersebut masih akan dihitung berdasarkan perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: Di Balik Aksi Demo Ihwal PCMB Jabar hingga BBM Naik, Ada Aksi Ibu-Ibu Goreng Cireng Dadakan
"Turunnya berapa (rupiah), nanti kita lihat ke depan. Tapi insya Allah, doakan, mudah-mudahan bisa turun sesuai dengan harapan masyarakat," kata Iriawan.
Sebelumnya, Pertamina sempat melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti kenaikan harga minyak mentah global.
Kini, dengan tren harga minyak yang mulai melandai, perusahaan membuka peluang untuk kembali menurunkan harga BBM nonsubsidi setelah seluruh proses evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah rampung.***