"Setelah olahraga, para siswi masuk kelas dengan kerudung, lalu tiba-tiba guru datang membawa gunting dan langsung melakukan razia," terangnya.
"Yang disayangkan, siswi yang berhijab diminta membuka kerudungnya, lalu rambutnya diperiksa dan digunting," imbuh Asep.
Atas kasus ini, Asep menilai tindakan razia rambut tersebut tidak patut untuk dicontoh.
"Ini tidak etis. Siswi memakai hijab, sehingga kondisi rambutnya tidak terlihat. Rambut bagi perempuan adalah mahkota," sebut Asep.
"Jika mereka tidak berhijab, mungkin masih bisa diperdebatkan, tetapi dalam kondisi ini, tindakan tersebut tidak tepat,” tambahhnya.
Saat ini, diketahui para siswi yang menjadi korban telah mendapatkan pendampingan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut.
Asep menjelaskan, para korban juga menjalani konseling untuk mencegah trauma berkepanjangan akibat kasus tersebut.
"Sudah dilakukan komunikasi dengan UPT PPA, dan konseling berlangsung sekitar 2 sampai 3 jam. Namun hasilnya belum bisa disampaikan," jelasnya.
Atas viralnya kasus ini, pihak sekolah pun telah memberikan klarifikasinya terkait kebijakan razia rambut terhadap para siswi di SMK Garut tersebut.
Sementara itu Nur Fuqon, Kepala SMKN 2 Garut, membenarkan adanya kejadian yang dialami para siswinya.
Fuqon menyebut, tindakan oknum guru tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kedisiplinan siswa.
"Pemotongan rambut dilakukan karena ada laporan dari wali kelas dan masyarakat terkait siswa yang mewarnai rambut," ungkap Fuqon dalam keterangannya.
"Guru merasa bertanggung jawab karena selama di sekolah, siswa menjadi tanggung jawab kami," tegasnya.
Di sisi lain, pihak sekolah mengakui telah mengambil langkah penyelesaian secara kekeluargaan.
Hal tersebut, salah satunya dengan cara meminta maaf kepada orang tua dan para siswi, serta berupaya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.