SENAYANPOST - Bertempat di Nusantara Ballroom Hotel Sari Pasific kawasan Jakarta Pusat, 3 (tiga) lembaga survei yaitu Indikator Politik, Lembaga Survey Indonesia dan SMRC (Saiful mujani Research and Consulting) pada Kamis 2 April 2026 merilis hasil survei terkait sikap masyarakat Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel atas Iran.
"Kenapa kita harus tanya publik Indonesia, karena Indonesia terdampak, apakah mendukung, menolak atau netral, maka survey ini penting sebagai legitimasi sikap pemerintah," jelas Djayadi Hanan, Ph.D sekalu direktur eksekutif SMRC.
Indikator Politik, SMRC dan LSI antara Jumat - Senin 12-30 Maret 2026 melakukan survei kepada 1.066 responden terkait sikap publik Indonesia terkait serangan AS-Israel atas Iran. Hasilnya ternyata 60,1 % responden menyatakan tidak setuju, 23,0 % responden menegaskan sangat tidak setuju, 4,5 % responden tidak menjawab/ tidak tahu. Adapun yang setuju hanya 4,7 % responden dan yang sangat setuju hanya 0,2 % responden. Sedangkan antara setuju dan tidak setuju terdapat 7,4 % responden.
Bahkan, sebesar 54,2 % responden menolak menjadi relawan kesehatan bagi Tentara AS dan Israeli Defense Force (IDF) dalam serangan atas Iran, dan 20,2 % responden menegaskan sangat tidak ingin. Hanya saja, 9,6 % responden menyatakan keinginannya dan 3,4 % responden menegaskan sangat ingin. Adapun yang menjawab antara tidak ingin dan tidak ingin sebesar 10,0 % responden dan hanya 2,6 % yang tidak tahu atau tidak menjawab.
"Serangan AS-Israel ke Iran tidak legitimate bagi publik Indonesia," jelas Prof Burhanuddin Muhtadi, Ph.D sebagai pendiri dan peneliti utama Indikator Politik.
Dijelaskannya di tengah gempuran pandangan realisme dan narasi-narasi hoax yang bertebaran saat ini terkait serangan AS-Israel atas Iran, publik Indonesia masih rasional dan mengimani demokrasi sebagai sistem bernegara.
Dibuktikan dengan komitmen terhadap demokrasi di mana 63,5 % responden meyakini walaupun sistem demorkasi di Indonesia belum sempurna, tetapi demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan 17,6 % responden menyatakan apapun sistem pemerintahan yang dianut (demokrasi atau otoritarianisme) tidak ada bedanya dan 11,5 % responden menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu sistem demokrasi atau otoritanisme bisa diterima di Indonesia.
"Di tengah agresi demokrasi, iman demokrasi masyarakat Indonesia cukup tinggi," tegas lulusan Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini. (Muqoddas)