SENAYANPOST - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur belum lama ini.
Wapres Gibran menerangkan bahwa pembangunan kompleks dua lembaga tersebut diperkirakan rampung pada Desember 2027.
Sebagaimana diketahui, pembangunannya sendiri telah berjalan sejak Desember 2025.
"Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan," kata Gibran Rakabuming pada 31 Desember 2025, dikutip SenayanPost.com dari Antara.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Pusat Tak Tetapkan Status Bencana Nasional, Ini Kata Prabowo
Rencananya, gedung sidang paripurna di kawasan legislatif akan memiliki kapasitas 1.500 kursi.
Tidak menutup kemungkinan kapasitasnya akan ditambah di masa yang akan datang, menyesuaikan anggota legislatif.
"Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif," kata Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara.
Cakra menjelaskan bahwa kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Prabowo Pimpin Ratas di Aceh Tamiang, Singgung soal Bantuan: Mekanisme dan Prosedurnya Harus Jelas
Sementara itu, ruang sidang di kawasan yudikatif bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang.
"Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang," lanjut Cakra.
Mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.
Peninjauan Gibran ke kawasan legislatif dan yudikatif ini dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.