SENAYANPOST - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kini tengah menuai sorotan tajam setelah dibayangi berbagai kasus keracunan massal.
Program yang sejatinya dianggap sebagai solusi pemenuhan gizi anak di sekolah, kini justru membuat para orang tua was-was terhadap sajian menu yang dibagian dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah membuat kepercayaan publik menurun.
Terkini, pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan menutup 106 dapur penyedia makanan MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
Baca Juga: Kemenkes: MBG Bantu Atasi Stunting hingga Perbaikan Kualitas Gizi Anak Indonesia
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan jutaan anak penerima program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui, pihaknya menutup puluhan dapur karena ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
"Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis," ungkap Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dadan menyebut, kini BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data keracunan MBG secara real time.
Kepala BGN memastikan, data tersebut dapat diakses publik melalui laman resmi BGN sebagai bentuk transparansi, bersamaan dengan rampungnya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG dan akan segera diterbitkan.
"Kita usahakan 82,9 juta penerima bisa tercapai hingga akhir tahun 2025. Selambat-lambatnya Februari 2026," imbuh Dadan.
Berkaca dari hal tersebut, apakah kini saatnya orang tua terlibat langsung dalam penyediaan makanan untuk anak-anak di sekolah, sebagaimana praktik di sejumlah negara maju? Berikut ulasannya.
Desakan Penutupan Total dan Perbandingan dengan Jepang