Polemik Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat keagamaan belum reda. pada Berbeda dengan ormas keagamaan lainnya yang menerima dan menolak, Muhammadiyah menyatakan masih mempertimbangkan. Sebenarnya, bagaimana sikap Muhammadiyah baik tentang polemik tambang dan perpolitikan di dalam maupun luar negeri? Redaksi Senayan Post berkesempatan mewawancarai Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA yang merupakan ilmuwan politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Hari Rabu 10 Juli 2024 di kantor PP Muhammadiyah Jl. KH Ahmad Dahlan No. 13 Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah petikan wawancaranya:
Setelah Pemilu 2024, LHKP PP Muhammadiyah mengadakan Sidang Pendapat Rakyat. Apa pandangan Muhammadiyah pada dinamika politik menjelang pilpres yang lalu?
Dinamika pemilu 2024 sangat besar. Turbulensi sangat besar terutama berkaitan dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi, red) terutama mengenai batas usia capres-cawapres. Pastinya itu bukan ruang kosong. Muhammadiyah secara institusi tidak pernah mengeluarkan statemen. Sebagai ketua LHKP, kami mencoba merespon. Hampir semua ahli hukum tata negara dan saya yang juga berkonsentrasi dalam konstitusi demokrasi dan pemilu, menilai ketok palu Anwar Usman (ketua MK saat itu, red) menyalahi nilai dasar tata negara dan nemambah buramnya demorkasi Indonesia. Mengutip pernyataan Prof Haedar Nasir, Muhammadiyah mendukung Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Ketupusan MK ini mencederai demokrasi yang baik. Tidak sedikit warga Muhammdiyah yang juga warga negara mengkritik politik gentong babi ala Presiden Jokowi salah satunya dengan program bansos (bantuan sosial, red). Terbukti 3 (tiga) hakim MK setuju bahwa bansos adalah kesalahan Presiden Jokowi. Walaupun putusan MK 5 (lima) banding 3 (tiga) dengan menolak secara keseluruhan. Tidak melupakan ada 3 (tiga) hakim yang mengakui adanya fakta pelanggaran.
Apa masukan Muhammadiyah kepada Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka nanti ?
Pertama, kita berharap Prabowo bukan sosok yang mudah disetir oleh Jokowi dan punya independensi. Diharapkan kebijakan publik yang merugikan rakyat ditinjau seperti peraturan terkait omnibus law tenaga kerja, kesehatan dan minerba, harus mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan kultur dan kepentingan rakyat. Era Jokowi rakyat lemah di kebebasan sipil. Prabowo diharapkan memperkuat kebijakan sipil dan demokrasi sipil. Termasuk UU Penyiaran yang membatasi jurnalisme investigatif. Demokrasi bukan prosedural tapi harus substantif. Bukan kemudian membuat peraturan yang sesuai kehendak presiden tapi tidak ramah kepada rakyat.
Peperangan di Jalur Gaza Palestina masih berlanjut. Seperti apa sikap Muhammadiyah atas Isu Palestina ?
Muhammadoyah jelas berpihak kepada Palestina karena bagian dari amanat kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak pada misi kemanusiaan. Pada banyak kesempatan, Muhammadiyah menyuarakan di tingkat internasional dan memberikam bantuan dalam jumlah besar termasuk tindakan medis. LazisMu sangat berperan penting dalam misi ini. Misi kita adalah misi kemanusiaan dan diplomasi kuktural.
Beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara tengah mengalami ketegangan terkait konflik di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur. Bagaimana Muhammadiyah memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia terkait konflik ini ?
Muhammadiyah secara spesifik tidak ada konsen di isu keamanan dan kedaulatan. Tapi tidak berarti, Muhammadiyah tidak memantau. Artinya bahwa memang dalam konteks pertahanan Indonesia sangat lemah, di setiap titik laut kita lemah. Dalam konteks Perairan Natuna ini, fasilitas dan cara bernegosiasi tidak sekuat China. Apalagi dalam beberapa hal tergantung dengan China seperti dalam hal bisnis dan perdagangan. Ini membutuhkan kajian yang serius untuk mengawal konflik ini. Bukan hanya dengan China, beberapa pengawalan perbatasan kita masih lemah seperti di Kalimantan dengan Malaysia dan di Papua dengan Papua Nugini.
Muhammadiyah memiliki beberapa perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat program studi pertambangan. Di pesantren ada salah satu mahfudzaat, Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sebagai akademisi ilmu politik yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, bagaimana pandangan Anda terkait polemik IUP untuk ormas keagamaan ?
Pertama, saya perlu membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa jawaban saya untuk isu tambang ini merupakan jawaban pribadi sebagai akademisi dan tidak mewakili institusi manapun termasuk Muhammadiyah. Isu tambang akhir-akhir ini menjadi trending topic yang diperbincangan banyak orang. NU menerima dengan tegas. Muhammadiyah masih menimbang-nimbang (setidaknya sampai wawancara ini dilakukan, red.). Saya setuju dengan mahfudzat tersebut dan juga ayat Al Qur'an yang meminta manusia untuk mengelola bumi. Namun, prinsip dasar menambang itu memang merusak dan mencari keutungan, mengeruk kekayaan alam kemudian menjadi masalah lingkungan dan kultural. Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan beberapa ahli hukum, bahwa sebenarnya tambang itu merusak tapi bisa saja memberikan kesejahteraan masyarakat. Saya melihat, IUP untuk ormas keagamaan tentu tidak hadir di ruang hampa. Semua tentu ada kepentingan.
Jika ormas diberi izin (IUP, red), kita akan terjebak menerima atau menolak. Kita memang punya perguruan tinggi. Jika diberi izin, ormas terlebih dahulu harus melakukan kajian dalam waktu yang lama dan serius, tim diterjunkan ke lapangan, apakah itu tanah adat, dan harus clear secara prosedur legal-formal. Dari segi pengelolaan modal, disiapkan hingga pajak/reklamasi. Barulah setelah kajian yang panjang dan lama tersebut dengan menimbang untung-rugi, Ormas dapat mengambil keputusan akhir, apakah menerima atau menolak. Sejumlah pihak mengatakan untungnya kecil dan ruginya malah besar. Jangan sampai ormas keagamaan yang merupakan penjaga gawang etika malah dijadikan pelegitimasi atas kerusakan. Perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan.