Celana Dalam Jadi Simbol Protes Warga di Kantor Bupati Kuningan

photo author
Hanggi Martyas Laksono, Senayan Post
- Kamis, 18 Juni 2026 | 08:35 WIB
Aksi unjuk rasa warga di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat terkait dugaan perilaku amoral yang libatkan oknum pejabat daerah (Instagram.com/@kuninganmass)
Aksi unjuk rasa warga di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat terkait dugaan perilaku amoral yang libatkan oknum pejabat daerah (Instagram.com/@kuninganmass)

SENAYANPOST - Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga di area Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026, jadi sorotan.

Hal yang mencuri perhatian, yakni saat massa aksi tampak mengenakan celana dalam di kepalanya sebagai simbol protes atas dugaan perilaku tidak bermoral atau amoral para oknum pejabat.

Terlebih, sebelumnya muncul dugaan perselingkuhan di kalangan pejabat pemerintah daerah Kuningan hingga memicu kekhawatiran warga.

Dalam unggahan Instagram @kuninganmass, aksi nyentrik itu dilaporkan telah diikuti oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Penindasan (KORAKAP) Kuningan.

Baca Juga: AM Hendropriyono Terbukti Benar, Media Rusia Soroti George Soros dan NGO AS di Balik Gelombang Protes Indonesia

"Aksi bertajuk 'Aksi Damai Seribu Cangcut, Pejabat Kuningan Darurat Moral' itu, mereka menyoroti dugaan tindakan amoral pejabat," tulis postingan tersebut.

Koordinator aksi, Dadang Abdullah menuturkan, terdapat 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Hal tersebut, mulai dari ASN hingga pejabat tinggi, dengan sejumlah dokumen dan bukti yang akan disampaikan langsung kepada Bupati Kuningan.

"Di sini saya (catat) ada 5 orang, termasuk pejabat tinggi di Kuningan," kata Dadang dalam orasinya.

"Saya minta Pak Bupati hadir dan memanggil oknum-oknum pejabat itu di depan kita. Kalau terbukti, saya minta Pak Bupati pecat dan turunkan jabatannya," tegasnya.

Dalam orasinya, Dadang menilai dugaan perilaku amoral yang dilakukan pejabat publik berpotensi berdampak pada pelayanan.

Terkhusus, terkait penggunaan anggaran pemerintah daerah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

"Yang namanya pejabat publik melakukan perbuatan amoral, nantinya bisa berimbas kepada masyarakat," jelasnya.

"Jangan seenaknya, mereka itu digaji dari uang rakyat dan pajak masyarakat," tegas Dadang.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hanggi Martyas Laksono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X