Politik

Yusril: Tolak Penghitungan Suara, Prabowo Harus Buktikan Kecurangan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Yusril Ihza Mahandera mengomentari penolakan Prabowo Subianto terhadap penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pakar hukum tata negara ini menyebut jika memang penolakan Prabowo itu didasarkan pada klaim kecurangan, maka harus bisa dibuktikan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, satu-satunya cara untuk membuktikan kecurangan itu adalah menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kita ingin segala proses berjalan secara konstitusional. Karena itu kalau kita menuduh ada kecurangan, maka kita wajib membuktikan bahwa kecurangan itu ada,” kata Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (15/5).

Ia meminta Prabowo tidak sekadar melakukan penolakan dan melempar asumsi bahwa Pemilu 2019 berlangsung curang tanpa membeberkan bukti.

“Bukan orang lain yang harus menyanggahnya, kita harus membuktikan kecurangan itu. Jadi itu prinsip dalam hukum, jadi bukan asumsi ada kecurangan. Intinya ada di situ,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Menurut Yusril, tindakan Prabowo dan kubunya yang menolak hasil penghitungan KPU serta menolak mengajukan protes melalui Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu tanggal 22 Mei nanti.

“Justru kan kalau diputuskan KPU, dia legitimate, apalagi diputuskan oleh MK. Tapi ya kalau orang ngaku ‘saya menang. jadi presiden’ tapi tidak dilantik MPR, tidak ada gunanya,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil perhitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk.

Perhitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi’i mengatakan Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK.

Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close