Nasional

WWF-Indonesia: Kelompok Adat Papua Hanya Menonton Hutan Dieksploitasi Korporasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Direktur Program Papua WWF-Indonesia Aditya Bayunanda meminta pemerintah pusat memperjelas regulasi atau kewenangan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Kalau memang masih ada kekurangan dari aturan yang dibuat pemerintah daerah, sebutkan apa saja substansi yang harus diubah sehingga pengelolaan hutan tidak simpang siur,” kata Aditya Bayunanda di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Aditya Bayunanda menilai, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2010, semuanya memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Namun penerapannya di lapangan, kelompok masyarakat adat Papua tidak bisa mengelola hutan di tanahnya secara maksimal karena terbentur dengan regulasi Undang-Undang (UU) Kehutanan.

Ia menambahkan selama mendampingi kelompok masyarakat adat di Papua, WWF-Indonesia juga memastikan sama sekali tidak ada menemukan kerusakan lingkungan dari aktivitasnya.

Total terdapat enam lokasi yang dibimbing dalam pelestarian hutan Papua yaitu satu kelompok di Kabupaten Jayapura, dua kelompok di Kabupaten Sarmi, dua di Kabupaten Kepulauan Yapen dan satu kelompok di Kabupaten Merauke.

Menurut dia, jika pemerintah memberikan kewenangan kepada kelompok masyarakat adat di Papua dalam mengelola hutan, maka hal tersebut merupakan proses mengembalikan kepercayaan kepada mereka.

Selama ini masyarakat Papua khususnya kelompok adat hanya bisa melihat dan menonton hutan dieksploitasi oleh korporasi. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close