Catatan dari Senayan

Waswas dan Cemas Hadapi 22 Mei

MESKIPUN aparat penegak hukum, petinggi negeri, dan sejumlah tokoh masyarakat sudah mengisyaratkan tanggal 22 Mei pas KPU mengumumkan hasil Pilpres aman-aman saja, toh masyarakat tetap waswas dan cemas. Sejumlah negara sudah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang berada di Indonesia.
Pasalnya aksi provokasi sampai saat ini terus berlangsung. Niat menggerakkan people power tak henti meski dikemas dengan berbagai istilah.

Sejumlah tokoh tersangka provokator sudah diamankan, sejumlah terduga teroris sudah ditangkap, tapi dapat dipastikan masih banyak oknum yang terus gentayangan melakukan aksinya, terlewat dari deteksi aparat keamanan dan penegak hukum.

Ada pihak-pihak yang mengabaikan aturan main dalam pilpres. Bahwa semua kecurangan dapay diselesaikan di Bawaslu. Bahwa jika terjadi sengkete hasil Piplres penyelesaian hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Jika ada pelanggaran pidana pemilu (pilpres maupun pileg) penyelesaiannya di pengadilan. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Kita percaya koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandi beritikad baik dalam menghadapi pengumuman hasil Pilpres nanti. Kalaupun melakukan aksi penolakan mereka kita yakini berlangsung secara damai dan tidak anarkis. Karena mereka akan berhadapan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang belum surut dari elite pendukung pasangan 02 adalah semangat untuk menang, lframing adanya kecurangan yang dilakukan KPU atas sponsor pemerintah dan kecurangan oleh pihak petahanan yang dibiarkan berlalu oleh KPU dan Bawaslu.

Yang lebih sadistis lagi memprovokasi para pendukung bahwa membela 02 sama dengan jihad di jalan Allah. Jelas penyesatan dan pendangkalan makna jihad itu yang paling berbahaya. Karena dengan mengekspolitasi makna jihad berpotensi mengundang tampilnya para “jihadis” yang nekad dan tak takut mati. Apalagi ada narasi “kita akan melawan kecurangan sampai titik darah pemghabisan.” Sungguh tidak mendidik dan sangat menyesatkan.

Belum lagi kalau kita melihat perkembangan internasional, gejolak politik ada di mana-mana. Konflik sosial merambah sejumlah negara di berbagai belahan dunia. Semuanya berlindung atas nama nama agama, demokrasi, dan kemanusiaan.

Lalu ada yang dengan nada cari aman menyatakan bahwa people power itu sah adanya dan konstitusional. Itu juga mendegradasi dan menyamaratakan people power dengan kenyataan tak siap kalah. Demonstrasi memang tidak dilarang. Tetapi jika pemberian izin aksi turun jalan itu tetap memperhitungkan sisi kerawananya. Apalagi sudah bermunculan adanya perlawanan dari kelompok yang ingin mengawal KPU. Jika pro dan kontra dibiarkan bertemu, meski sama-sama konstitusional, sulit dihindari terjadinya bentrok dan konflik horisontal.

Dapat diperkirakan aksi tak terkendali itu dapat menimbulkan kerugian besar, harta dan nyawa. Kalau ada nyawa melayang, gedung atau barang lainnya yang rusak akibat aksi itu, kita semuamya rugi. Belum lagi dampak-dampak sosial politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Dunia akan mencap Indonesia adalah negara yang tidak aman. Prospek investasi dan pariwisata akan suram. Luka akibat konflik tak mudah disembuhkan.

Sebesar dan sekuat apa pun aparat keamanan diterjunkan dipastikan akan kewalahan menghadapi massa besar yang saling meyakini kebenarang masing-masing. Pendukung pasangan 01 dan juga aparat keamanan mesti menyadari bahwa ada pihak-pihak yang menunggu momentum 22 Mei itu. Ketika militansi membara di tengah perang provokasi, aksi-aksi nekad mudah tersulut. Satu orang “jihadis” saja meledakkan diri, misalnya, akan menyulut kerusuhan besar

Maka atas nama demi ketertiban sosial adalah lebih bijak jika pihak berwenang tidak mengeluarkan izin untuk aksi unjuk rasa bagi entitas mana pun, baik yang pro maupun kontra KPU. Tidak perlu ada toleransi pelanggaran sekecil apa pun. Tindakan tegas mesti dilakukan. Jika unjuk rasa itu konstitusional, bukankah pemeliharaan kamtibmas dengan segala upayanya juga konstitusional?

Salam aman dan damai.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close