Metropolitan

Warga Diminta Jangan Asal Buat Polisi Tidur

JAKARTA, SENAYANPOST.com -Masyarakat yang ingin membuat polisi tidur diimbau untuk menaati aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

“Pembangunan speed trap atau speed bump itu kita juga ingin mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu bagian dari marka jalan dan diatur dalam spesifikasi, aturan, ukuran bentuknya,” kata Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Pasal 2 Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, menjelaskan ada tiga jenis polisi tidur yang boleh dibangun di jalanan. Tiga jenis polisi tidur itu adalah speed bump, speed hump, dan speed table.

Speed bump dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam. Pembuatannya disyaratkan dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar bagian atas minimal 15 cm, serta kelandaian 15 persen.

Untuk jenis speed hump adalah yang boleh dibangun pada jalanan lokal dengan batas kecepatan maksimal 20 kilometer per jam. Speed hump syaratnya harus memiliki ketinggian berkisar antara 5-9 cm, lebar maksimal 39 cm dengan kelandaian 50 persen.

Kemudian jenis speed table yang digunakan untuk kawasan penyeberangan dan jalan-jalan lokal yang memiliki batas kecepatan maksimal 40 kilometer per jam. Speed table dibuat dengan ketinggian maksimal 9 cm, lebar 60 cm dan kelandaian 15 persen.

Seluruh jenis polisi tidur wajib diwarnai dengan kombinasi hitam dan kuning atau putih. Sigit mengatakan pihaknya akan membongkar polisi tidur yang tidak sesuai spesifikasi.

“Sejauh ini kita hanya lakukan penyesuaian, artinya kita bongkar. Kita tidak memberikan sanksi hukum ya sekali lagi, (karena) tujuannya baik,” jelas Sigit.

Sigit mengimbau warga yang ingin membangun polisi tidur mengusulkannya ke Pemprov DKI Jakarta. Usulan bisa diberikan ke Dishub DKI Jakarta atau melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

“Sehingga kita bicara potensi kerawanan, kecelakaan lalu lintas ataupun complaining masyarakat atas adanya speed bump bisa direduksi atau dieliminir,” sebut Sigit.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close