Wapres Minta DPD Mediasi MUI-BPJPH soal UU Produk Halal

Wapres Minta DPD Mediasi MUI-BPJPH soal UU Produk Halal

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Presiden RI KH. Ma”ruf Amin meminta DPD RI memanggil para pihak terkait pelaksanaan UU. No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Wapres dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Wapres, Rabu (5/8/2020).

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

Antara lain tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, Wapres minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Saya lihat ada miskomunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya BPJPH tersebut ternyata belum siap,” kata Wapres.

Padahal, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga MUI sekarang tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja.

“Persoalannya BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang diekspor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait agar segera berjalan,” jelas.Wapres.

Dalam laporannya, pimpinan DPD menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut.

Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Namun demikian kata Ma’ruf Amin pihaknya menjamin bahwa pemerintah komitmem dan serius untuj.bisnis syariah tersebut. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua serta Menkeu RI sebagai sekretaris. Dengan anggota tiga Menko, delapam menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit, karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi, benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Dan, baru akan maksimal setelah Islamic Finance District Center beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” jelas Wapres.