Walhi Tolak RDPU, Golkar: LSM Tak Boleh Mendikte DPR

Walhi Tolak RDPU, Golkar: LSM Tak Boleh Mendikte DPR

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak undangan dari Komisi IV DPR RI untuk mengikuti rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terkait  kawasan hutan.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengaku tidak heran dengan sikap Walhi yang menolak undangan DPR Komisi IV DPR untuk rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait  diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Firman balik bertanya apa urgensinya Walhi diundang RDPU Cipta kerja sudah diundangkan dan sudah di tandatangani presiden yang konsekwensinya setiap warga negara harus melaksanakan UU tersebut dan tidak perlu lagi dilakukan RDPU apalagi untuk melakukan justifikasi dengan Walhi ataupun NGO lainnya.

Firman menilai, tak heran lagi karena perilakunya Walhi memang seperti itu.

“Saya sewaktu jadi pimpinan Komisi IV tidak pernah memperhitungan  LSM seperti Wahli. Saya berprinsip bahwa DPR sebagai lembaga negara melaksanakan tugasnya sudah diatur sesuai mekanisme dan amanat Konstitusi dan UU. Negara punya kedaulatan tidak boleh didekte dan ditekan-tekan oleh LSM apalagi LSM yang berafiliasi dengan asing,” tegas Firman dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Politisi Golkar ini mengatakan mungkin maksud tujuan Komisi IV DPR mengundang kehadiran Walhi hanya untuk didengar masukannya, daripada teriak-teriak di luar sistem. 

Firman juga menegaskan bahwa saat Pembahasan RUU Cipta kerja juga diundang untuk didengar masukannya tapi juga tidak mau hadir. Kalau Walhi tidak mau hadir karena meyakini bahwa masukannya tidak akan dijadikan masukan oleh panja DPR.

"Mohon maaf ya, kan tidak ada keharusan untuk memasukkan setiap usulan kalau  tidak sejalan dengan maksud dan tujuan UU itu sendiri," tutur anggota Baleg DPR ini. 

Sebaliknya saran LSM hanya bisa diterima kalau objektif dan sejalan dengan maksud dan tujuan RUU yang sedang dibahas. Walhi, kata Firman, tidak bisa memaksakan kehendakanya.

“LSM bisa diminta untuk memberikan masukan tetapi tidak serta merta masukannya bisa diakomondir, karena UU dibuat untuk  kepentingan bangsa dan negara, demi melindungi semua kepentingan warga negara dan untuk kepentingan yang lebih besar. Meski kami tidak tahu Walhi bekerja untuk siapa?" ujarnya mempertanyakan.

Karena itu, Fiman meminta kepada Komisi IV DPR baik pimpinan maupun anggota untuk tidak perlu mengundang Walhi lagi dalam RDPU karena tidak ada manfaatnya. "Jadi, atas sikapnya itu, DPR tak perlu mengundang lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menegaskan penolakan Walhi menghadiri undangan tersebut sebagai sikap menolak UU Ciptaker.

"Kami menilai bahwa produk regulasi ini inkonstitusional, dan kami menolak terlibat dan dijadikan justifikasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses-proses tersebut," ujar Nur dalam keterangan tertulisnya. (Jo)