Hukum

Walhi Sumsel Soroti Penanggulangan Karhutla

SUMSEL, SENAYANPOST.com – Karena masih saja terjadi kebakaran, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Sumatera Selatan menyoroti pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2019 di daerah ini.

“Meski dana yang disiapkan Pemprov dan pusat besar untuk Program Siaga Bencana Asap dampak kebakaran hutan dan lahan tidak membuat Sumsel lepas dari ancaman Karhutla,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri, di Palembang, Selasa (2/7/2019).

[ads]

Ia mengatakan, segala upaya dilakukan pemerintah agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang pada musim kemarau tahun ini, di antaranya meningkatkan anggaran untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Tapi, titik panas (hotspot) yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dan bencana kabut asap memasuki Juli 2019 ini terdeteksi mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Menurutnya, titik panas/api yang terdeteksi melalui satelit itu tidak hanya berada di kawasan hutan dan lahan gambut di sejumlah kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Ogan Koering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi juga terpantau di wilayah konsesi perusahaan sejumlah daerah.

Melihat kondisi tersebut, Walhi Wilayah Sumsel mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam satgas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bekerja lebih maksimal sehingga bisa dicegah kebakaran yang besar dan menimbulkan bencana kabut asap.

Dalam beberapa hari terakhir, kebakaran lahan yang menarik perhatian publik yakni kebakaran yang terjadi di sekitar jalan tol Palembang-Indralaya, Ogan Ilir. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas, diperlukan tindakan tegas kepada masyarakat dan perusahaan yang tidak bisa menjaga lahannya dari kebakaran.

Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli mengatakan, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada saat memasuki musim kemarau, diperlukan dua tindakan yakni pendekatan dengan masyarakat dan penegakan hukum secara tegas.

Menurut dia, pendekatan dengan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka membantu melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan/hutan. Sedangkan, penegakan hukum merupakan tindakan terakhir jika upaya persuasif tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat dan perusahaan pemilik lahan.(MM)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close