Wakil Komisi II DPR Sebut Belum Ada Opsi Penundaan Pilkada

Wakil Komisi II DPR Sebut Belum Ada Opsi Penundaan Pilkada
Saan Mustofa (Foto/liputan6)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pilkada Serentak 2020 diminta agar ditunda. Desakan ini muncul karena kasus corona yang terus meningkat, bahkan bakal calon kepala daerah dan petugas pilkada banyak yang telah terpapar corona. 

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan hingga kini tidak ada opsi penundaan pilkada. 
Komisi II yang juga membidangi urusan kepemiluan tetap fokus pada persiapan pilkada di bulan Desember mendatang. 

"Sampai sekarang belum ada opsi penundaan pilkada. Karena semua tahapan yang sudah dan sedang berjalan semua berjalan relatif baik," kata Saan dikutip dari kumparan, Selasa (15/9/2020). 

Saan mengakui memang ada masalah dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran. 

Meski demikian, dia memastikan persoalan itu sudah dievaluasi secara keseluruhan. Sehingga ke depan tidak akan terulang lagi. 

"Bahwa ada sedikit masalah pada saat pendaftaran bapaslon karena banyak melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19, itu sudah kita evaluasi agar dalam tahapan ke depan tidak terulang," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda jika kasus COVID-19 terus naik. 

Hal sama juga disuarakan Komnas HAM yang merekomendasikan Pilkada 2020 ditunda. 

Bamsoet mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus COVID-19 di 45 daerah penyelenggara dan daerah-daerah lainnya yang menyelenggarakan pilkada di seluruh Indonesia. 

"Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (13/9).