Wakapolri Kerahkan Preman, Habib Aboebakar: Polri Sudah Tak Mampu Jalankan Tugas

Wakapolri Kerahkan Preman, Habib Aboebakar: Polri Sudah Tak Mampu Jalankan Tugas
Aboebakar Alhabsyi. (foto-hanter)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Rencana pengerahan para preman pasar dalam upaya pendisiplinan warga, terkait penerapan protokol kesehatan covid-19 yang disampaikan Wakapolri diharapkan tidak terealisasi.

"Saya harap hal itu tidak terjadi, karena sangat rawan sekali memberikan kewenangan kepada para preman pasar," kata Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/9/2020).

Apalagi,  lanjut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, jika yang memberikan kewenangan adalah aparat penegak hukum.

"Seolah-olah apa yang dikerjakan (preman pasar), akan menggantikan fungsi penegakan hukum, ini bisa repot," kata pria yang sering disapa Habib Aboebakar itu.

Habib Aboebakar mengingatkan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan covid-19 adalah bagian perintah Presiden kepada Kapolri.

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Artinya, lanjut Habib Aboebakar, ada delegasi kewenangan yang diberikan Presiden kepada Kapolri secara langsung untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Jika selanjutnya perintah Presiden ini kemudian dilimpahkan kepada preman pasar, tentunya akan mengundang tanya untuk masyarakat. Ada apa dengan satuan Kepolisian kita sendiri?" katanya.

Karena itu, kata Habib Aboebakar, jangan sampai kemudian publik menilai Kepolisian sudah angkat tangan dan tidak mampu lagi menjalankan perintah presiden tersebut sampai merekrut preman pasar untuk menggantikan tugas yang telah diberikan. (Jo)