Wabendum Golkar: KPK Tidak Perlu Izin Presiden Periksa Novanto

23:59
317
JAKARTA, SENAYANPOST.com - Wakil Bendahara Umum Bidang Jasa Keuangan Perbankan Partai Golkar Zul Hendri Hasan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Wabendum Partai Golkar, Zul Hendri Hasan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Bendahara Umum Bidang Jasa Keuangan Perbankan Partai Golkar Zul Hendri Hasan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta izin Presiden Joko Widodo untuk memerika Ketua DPR RI Setya Novanto. KPK memiliki kewenangan memeriksa Novanto.

“Saya orang yang satu perspektif dengan teman-teman di KPK yang menyatakan tidak perlu izin Presiden,” kata Zul Hendri usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Zulhendri selaku pengacara sekaligus pemilik kantor hukum Zul Hendri Hasan & Partners menghormati pendapat lain yang menyatakan izin Presiden diperlukan. Bahkan, perdebatan dalam pelaksanaan peraturan UUD MD3 sah-sah saja.

“Tetapi saya tidak menyalahkan kalau ada yang berpikiran lain daripada teman-teman KPK,” ucap dia.

Namun, Zulhendri menganggap dalil KPK harus mengantongi izin Presiden tidak tepat disampaikan Novanto. Ketua Umum Partai Golkar itu mesti hadir di pemeriksaan untuk menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga Antikorupsi.

“Kalau nanti setelah dibuktikan tidak berhasil berarti dia harus tunduk ke sini (datang memenuhi panggilan penyidik KPK),” pungkas dia.

Dia menegaskan, partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk penyidikan terhadap Novanto. Partai belambang pohon beringin mendukung penuh KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

“Partai Golkar mensupport upaya-upaya penegakan tindak pidana korupsi, tidak akan menghalang-halangi, tetapi kita menjunjung tinggi proses hukum itu ya,” ucap dia.

Comments

comments