Politik

UU Pemilu Tak Larang Koruptor Jadi Caleg

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Meski KPU telah memasukkan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Rancangan Peraturan Komisi pemilihan Umum (RPKPU).

Tapi, itu tak boleh, karena UU Pemilu tak melarang koruptor menjadi caleg.

Ide KPU ini mendapat tanggapan beragam. KPK telah memberikan dukungan secara tegas. Namun sejumlah anggota DPR mempertanyakan langkah KPU karena dinilai mengatur norma baru yang tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan, M. Tohadi, mendukung secara materiel atas gagasan KPU ini. Namun, secara formiel, lanjutnya, harus dicarikan formulasi teknis hukumnya secara tepat.

“Ide KPU ini terus terang sangat cerdas dan progresif. Saya sangat mendukung dari sisi materinya. Hanya saja, memang ini harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan,” tegas Tohadi di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Menurut Tohadi, alasan materiel mengenai dukungannya itu. Pertama, persepsi publik terhadap lembaga parlemen sampai saat ini masih sangat negatif. Karena menempatkan sebagai lembaga terkorup. Pada tataran ini diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas.

Kedua, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (vertrouwenlijk-ambt). Oleh karena itu, lanjut Tohadi, “Saya sangat setuju setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi. Dan ini sudah menjadi pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007.”

Ketiga, menyangkut korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 memperlakukan berbeda kepada terdakwa korupsi dengan pembebanan pembuktian terbalik. “Pasal 37 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membebani terdakwa korupsi melakukan pembuktian terbalik jika ia tidak melakukan korupsi”, kata Tohadi, “Jadi, sah saja KPU jika memperlakukan khusus kepada mantan koruptor dengan melarang menjadi calon legislatif”.

Hanya saja, kata Tohadi, “Pengaturan mengenai larangan caleg koruptor ini, secara teknis hukum tidak boleh diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.”

PKPU itu, lanjutnya, sebagai delegated legislation, sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari apa yang diatur dalam UU Pemilu. Masalahnya, “Dalam ketentuan UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar caleg”.

“Bahkan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu masih memberikan hak bagi mantan terpidana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih menjadi caleg, jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik batrwa yang bersanglnrtan mantan terpidana,” jelas Tohadi. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close