UU Pemilu Berubah Setiap 5 Tahun, PKPI: Buang-buang Energi! Mubazir!

UU Pemilu Berubah Setiap 5 Tahun, PKPI: Buang-buang Energi! Mubazir!
Juru Bicara PKP Indonesia Sonny Tulung

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Bergulirnya Rencana Perubahan UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membawa pesan yang bertentangan dengan semangat reformasi.

“Reformasi telah membuka kesempatan untuk suara seluruh komponen masyarakat dapat diakomodir di legislatif. Selama 32 Tahun kran tersebut dibatasi. Setelah dibuka lebar dan kita semua merasakan manfaatnya, jangan coba untuk ditutup kembali secara bertahap," kata Juru Bicara PKP Indonesia Sonny Tulung.  

“Misalnya dengan munculnya rencana kenaikan Parliamentary Threshold / ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Menaikkan PT menjadi 7% adalah nyata-nyata merupakan upaya untuk menutup kesempatan bagi partai-partai menengah dan Kecil, untuk dapat berkiprah di parlemen. Bukan hanya jutaan suara sah pemilih akan hangus begitu saja, keterwakilan suara rakyatpun diperkecil. Apakah ini bentuk demokrasi yang kita impikan?,” tegasnya. 

PKPI tentu saja mendukung evaluasi terhadap UU Pemilu demi tercapainya penyempurnaan sistem dan menguatkan Demokrasi. Namun 1 periode pemilu tentunya terlalu singkat, dan belum mampu untuk dapat secara menyeluruh melihat semua aspek.

“Jangan Sampai hanya Karena kepentingan Jangka pendek, maka UU Pemilu ini dirubah. Kalau setiap 5 Tahun dirubah, maka habis energi Kita! Kami melihat bahwa idealnya 3 s/d 5 periode Pemilu, Sehingga Kita dapat melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh, untuk melakukan Perubahan," tambah Sonny Tulung 

“Kita semua Perlu ingat bahwa Semangat untuk memperkuat Sistem Presidensial adalah menjadi tanggung jawab bersama. Koalisi yang telah dibangun diantara Parpol-parpol pendukung pemerintah juga Perlu diperhatikan. Untuk inilah kami meminta dengan hormat kepada Parpol Koalisi di DPR RI, untuk mempertimbangkan kembali masak-masak Rencana RUU Pemilu ini. Bersama Terus Kita kuatkan Koalisi untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin ini, hingga paripurna Nanti," pungkas Sonny Tulung