UU Ciptaker, MPR Minta Media Tak Ikut Sebarkan Hoaks

UU Ciptaker, MPR Minta Media Tak Ikut Sebarkan Hoaks
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta DPR dan pemerintah sosialisasikan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu, namun masih menuai pro dan kontra. Media pun jangan ikut memberitakan hoaks.


"Mendorong pemerintah agar segera melakukan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja tersebut, serta memberikan penjelasan maksud dari sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih bermasalah, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat," tegas Bamsoet, Rabu (7/10).

Seperti perihal Upah Minimum Kabupaten Kota/UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, nilai pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, hak cuti, outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan, dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dinilai menjadi mudah untuk masuk ke Indonesia. 

Hal tersebut kata Waketum Golkar itu, penting untuk membendung berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat.
"MPR minta seluruh media yang ada di Indonesia, baik cetak, siaran, maupun online, agar tidak menyebarkan informasi hoaks atau informasi yang tidak jelas validitasnya. Khususnya terkait substansi UU Cipta Kerja," ujarnya.

Bamsoet berharap media sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan objektif, sehingga menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan yang benar bagi masyarakat. MPR berharap media dapat menyampaikan berita-berita yang positif dan edukatif bagi masyarakat.

Untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang belum bisa menerima keberadaan UU Cipta Kerja dimaksud dapat meminta pemerintah atau DPR untuk melakukan dialog terkait butir-butir yang dianggap merugikan masyarakat. Kususnya buruh, sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk kepentingan bersama, dan jika tidak didapat kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masyarakat agar berpikir secara jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas validitas atau kebenarannya. "Masyarakat harus tetap kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat Indonesia," pungkasnya.