Usut Dugaan Korupsi, PKB Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Usut Dugaan Korupsi, PKB Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi dalam perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Selain upaya hukum, upaya politik juga harus dilakukan demi mendorong pemerintah agar bersungguh-sungguh mengusut dan menindak dugaan penyalahgunaan manajemen operasional Jiwasraya.

“Adanya dugaan korupsi yang terjadi di salah satu BUMN ini harus diperkuat dengan upaya politik dengan harapan bisa mempercepat penyelesaian masalah,” kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar melalui pernyataan pada Sabtu (7/12/2019).

Menurut Marwan gagasan pembentukan Pansus Jiwasraya ini sejalan dengan “terobosan” yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Selain pembentukan pansus, ia juga mendukung Erick untuk bisa memperjelas payung hukum undang undang asuransi di Indonesia.

Dugaan korupsi di badan Jiwasraya terungkap setelah perusahaan asuransi pelat merah itu mengalami kesulitan likuiditas.

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018.

Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan dibuat setelah Kementerian BUMN mengetahui sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent).

Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) cukup tinggi kepada nasabah.

Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.

Puluhan warga Korea Selatan pemegang polis bahkan telah mengadu ke Komisi VI DPR terkait tunggakan klaim produk Jiwasraya yang belum dibayarkan sejak jatuh tempo pada Oktober 2018 lalu. (Jo)