Urun Rembuk Masyarakat dalam Pedoman Literasi untuk Kesejahteraan

Urun Rembuk Masyarakat dalam Pedoman Literasi untuk Kesejahteraan

JAKARTA, SENAYANPOST.com  -  Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan focus group discussion (FGD) secara daring untuk menyempurnakan pedoman program literasi informasi dengan meminta masukan berbagai elemen masyarakat, yakni pustakawan, akademisi, pegiat literasi, forum taman bacaan masyarakat, hingga umum, Senin (16/11/2020).

Draf pedoman disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh masyarakat dan menjadi acuan bagi perpustakaan di Indonesia dalam pelaksanaan program literasi informasi untuk kesejahteraan.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyatakan literasi merupakan faktor penting dalam membangun pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. 

Literasi, lanjutnya, harus dipahami secara luas yakni kemampuan kognitif individu dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengintepretasikan informasi yang diperoleh untuk diterapkan dalam aktivitas yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Deni memaparkan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah salah satunya adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Ini meniadi bukti bahwa perpustakaan mempunyai peran dalam pembangunan nasional.

Pedoman ini diharapkan bisa menjadi acuan pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, dan perpustakaan di Indonesia dalam mengembangkan budaya kegemaran membaca melalui penguatan konten literasi, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingga melalui pedoman ini, perpustakaan di seluruh Indonesia mampu melakukan penilaian atas pencapaian literasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono mengapresiasi pedoman ini. 

Dia berharap agar pustakawan dan pengelola perpustakaan memiliki komitmen tinggi dan berorientasi pada layanan, karena tanpa kedua hal itu, layanan perpustakaan tidak berkualitas. 

“Pustakawan harus betul-betul mempunyai komitmen untuk melayani biarpun yang dilayani mematung, tidak bicara, dan tidak bergerak-gerak, dan sebagainya. Salah satu yang saya akan minta dan mohon dapat dimasukkan di dalam draf pedoman literasi ini adalah bahwa tujuan dari ini adalah bagaimana kita memperkuat landasan Pancasila, UUD 45, dan Nawa Cita,” urainya.

Tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan daya saing manusia Indonesia. Karenanya, ujar Hayono, jaringan perpustakaan harus ada mulai dari pusat hingga desa dalam mendukung perpustakaan sebagai sumber referensi pemberdayaan sumber daya manusia dan melestarikan budaya bangsa. 

Tim Penyusun Pedoman Literasi Informasi untuk Kesejahteraan Asep Saeful Rohman menyatakan perpustakaan harus mampu menjadi elemen yang strategis dalam membangun keberdayaan masyarakat, mulai dari desa hingga seluruh wilayah Indonesia. 

“Semoga program ini bisa berlanjut, bisa menjadi program sepanjang masa. Sehingga harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa meningkat kesejahteraannya, perpustakaan hadir bersama-sama stakeholder yang lain dalam rangka membangun itu semua,” pungkasnya. (Jo)