Nasional

Uji Kelayakan: Yang Independen itu Tindakannya, Bukan Lembaga KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Lili Pintauli Siregar, seorang advokat satu-satunya perempuan dari sepuluh capim KPK yang lolos dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, menegaskan, jika yang independen itu tindakan pemberantasan korupsinya bukan lembaga KPK.

“Kalau tindakannya untuk memberantas korupsi bebas dari berbagai intervensi lembaga manapun. Tapi, KPK dan pegawainya sebagai lembaga yang digaji oleh APBN tetap terikat dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” demikian Lili Pintauli saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J. Mahesa (Gerindra) dan anggota Komisi III DPR John Kenedy Aziz (Golkar) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Uji kelayakan dan kepatutan kali ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Irma Suryani Ranik, dan didampingi oleh Wakil Ketua Desmond J Mahesa dan dihadiri anggota Komisi III DPR RI.

Menurut Lili, selama ini KPK hanya hiruk-pikuk dengan operasi tangkap tangan (OTT), tapi hasilnya lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. “Ini gak nyambung. Selama 17 tahun ini, KPK banyak suksesnya hanya terkait OTT. Makanya, KPK dan LPSK harus kerjasama lebih baik lagi,” ujarnya.

Karena itu, jika terpilih menjadi pimpinan KPK, Lili berjanji akan memperbaiki kinerja KPK melalui Stranas PK (strategi nasional pencegahan korupsi) mana yang menjadi prioritas antara pencegahan dan penindakan korupsi tersebut.

Stranas itu sudah ditandatangani Presiden RI dan membawahi 17 kementerian dan lembaga. “Kalau bisa ada KPK daerah, namun tak boleh menangani kasus-kasus yang sudah ditangani oleh lembaga lain. Seperti kasus pembelian helikopter TNI, kalau macet, KPK harus akui ada kesulitan dan bisa kerjasama dengan Kejagung RI. Itu namanya profesional,” jelas Lili.

Mengingat makalahnya menekankan pada penindakan korupsi di bidang pangan dan sumber daya alam (SDA), Lili akan bekerjasama dengan kementerian terkait. Sepeti Kementerian pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan lain-lain untuk meminimalisir korupsi,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close