Hukum

Uang Pembelian Tanah Setnov Diserahkan ke Negara lewat KPK

BEKASI, SENAYANPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dokumen pertanahan milik terpidana korupsi E-KTP Setya Novanto ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Senin (12/11/2018). Hal ini bagian dari ganti rugi pengadaan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Jatiwaringin, Pondok Gede.

“Uang penggantian sudah diserahkan kepada negara melalui KPK, berupa uang senilai Rp 6,4 miliar,” kata Kepala BPB Kota Bekasi M Irdan kepada wartawan, Senin (12/11/2018).

Uang ini untuk mencicil kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam vonis perkara e-KTP memerintahkan Setya Novanto membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta atau setara Rp 70,5 miliar jika menggunakan kurs rupiah pada 2010, sesuai dengan perkara yang menjerat mantan ketua DPR.

Irdan mengatakan, uang senilai Rp 6,4 miliar itu sebagai pengganti lahan seluas 320 meter persegi yang dibeli pemerintah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Berdasarkan dokumen pertanahan yang telah diverifikasi, kata Irdan, Setya Novanto memiliki lahan di Jatiwaringin ketika belum menjabat sebagai Ketua DPR. Adapun nilai pengganti yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui tim penilai independen.

“Proses penggantian melibatkan empat orang keluarga sebagai kuasa dari Bapak Setya Novanto,” ujar dia.

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp 2,3 triliun. Setnov divonis 15 tahun penjara dalam perkara ini.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close