Nasional

Tunggakan BPJS Kesehatan ke Muhammadiyah Rp 500 M, akan Dibayar

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menanggapi pernyataan Din Syamsudin yang menyebut bahwa badan tersebut memiliki utang sebesar Rp1,2 triliun di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.

Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mempunyai tunggakan klaim yang belum dibayarkan kepada 83 rumah sakit milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Namun, dia menilai jumlah tunggakan tersebut tidak seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah 2005-2015 Din Syamsudin.

“Tunggakan klaim yang belum dibayarkan ke (rumah sakit milik) Muhammadiyah tidak sampai Rp1,2 triliun, hanya sekitar Rp500 miliar. Tentunya akan kami bayar seluruhnya tunggakan ini,” kata Iqbal Anas Ma’ruf, Senin (30/12/2019).

Iqbal menegaskan pihaknya sama sekali tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada rumah sakit mitra, khususnya terkait dengan pembayaran klaim.

Dia menyebut seluruh rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta dilayani dengan baik apabila telah memenuhi persyaratan yang diminta.

“Kami sistemnya first in and first out saja. Rumah sakit mana yang persyaratannya sudah beres tentunya akan kami layani pembayaran klaimnya terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan karena itu rumah sakit milik Muhammadiyah atau milik yang lain. Semuanya sama, tanpa terkecuali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan terkait dengan pembayaran klaim kepada rumah sakit pihaknya telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Adapun perinciannya, sebesar Rp9,13 triliun dibayarkan pada 22 November 2019, sebesar Rp3,34 triliun pada 29 November 2019. Sehingga total tunggakan klaim yang sudah dibayarkan untuk saat ini mencapai Rp12,47 triliun.

“Termasuk di antaranya adalah tunggakan klaim dari rumah sakit [milik] Muhammadiyah yang ada di beberapa daerah ya itu,” ungkapnya.

Iqbal menambahkan sisa tunggakan klaim yang harus dibayarkan apabila merujuk pada pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu adalah sebesar Rp17 triliun. Dana untuk melunasi tunggakan tersebut akan dimasukkan dalam tahun anggaran 2020.

“Menurut Pak Dirut di RDP kemarin (yang belum dibayarkan) tunggakan klaim mencapai Rp17 triliun dan akan carry over 2020,” ujarnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close