Trump Sudah Akui Kemenangan Biden, Eh Diralat

Trump Sudah Akui Kemenangan Biden, Eh Diralat

JAKARTA, SENAYANPOST.com  - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui untuk pertama kalinya bahwa Joe Biden memenangkan pemilu pada 3 November lalu. Namun kemudian Trump mengatakan "tidak mengakui apa-apa" dan  mengklaim terjadi kecurangan pemilu yang meluas.

Pada Pilpres AS, Biden mengalahkan Trump dengan memenangkan suara di sejumlah negara bagian yang dimenangkan oleh petahana Partai Republik pada tahun 2016.

Mantan wakil presiden dari Partai Demokrat itu juga memenangkan suara populer nasional dengan lebih dari 5,5 juta suara, atau 3,6 poin persen.

Akan tetapi, dalam  cuitannya di akun Twitter, Trump membuat pernyataan yang saling bertentangan.

"Dia menang karena pemilu dicurangi," tulis Trump tanpa  menyebut nama Biden zeperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (16/11/2020).

Trump menulis tidak ada pengawasan maupun pengawas yang punya otoritas. Pemungutan suara yang ditabulasikan oleh perusahaan swasta Radical Left, Dominion ditudingnya punya reputasi buruk dan peralatan buruk, serta tidak memenuhi syarat untuk  negara bagian Texas.

Sekitar satu jam kemudian, Trump menulis, "Dia hanya menang di mata  media dengan  berita palsu. Saya tidak mengakui apa pun! Jalan kita masih panjang. Inilah pemilu yang benar!"

Trump belum mengakui Biden yang disebut sebagai pemenang pada 7 November 2020  setelah hasil penghitungan suara di banyak negara bagian keluar untuk kemenangan Biden.

Biden memenangkan 306 suara dalam sistem Electoral College negara bagian yang menentukan pemenang presiden, menurut Edison Research, atau jauh lebih banyak daripada 270 yang dibutuhkan.

Berbicara di program NBC "Meet the Press," calon kepala staf Gedung Putih yang ditunjuk Biden, Ron Klain mengatakan bahwa Twitter Donald Trump tidak membuat Joe Biden menjadi presiden atau bukan presiden, namun orang Amerika yang menentukannya.

Trump juga telah menghentikan proses normal pemerintah dalam mempersiapkan pemerintahan presidensial baru, yang menurut kalangan Demokrat dan beberapa Republikan memiliki implikasi keamanan nasional yang serius. (Jo)