Truk ODOL Marak, Negara Rugi Rp43 Triliun untuk Perbaikan Jalan

Truk ODOL Marak, Negara Rugi Rp43 Triliun untuk Perbaikan Jalan
Truk ODOL. (batamnews)

JAKARTA, SENAYANPOST.com  - Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pemerintah perlu segera bertindak tegas terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL). Karena kerugian akibat truk obesitas ini semakin besar.

Menurut Setijadi, pembenahan kendaraan berkelebihan dimensi dan muatan atau ODOL perlu segera diterapkan karena dampak negatifnya dalam berbagai aspek. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR, misalnya, kerugian negara pada 2018 mencapai Rp43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL.

"Penggunaan truk ODOL juga merugikan pengusaha truk sendiri, seperti konsumsi BBM dan biaya perawatan yang meningkat sekitar 15 persen. Kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang berdampak pada penurunan produktivitas truk sekitar 15-20 persen," jelasnya, Kamis (15/10/2020).

Berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.

Setijadi menjelaskan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencapai target zero ODOL pada 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak. Pihak-pihak itu antara lain Kementerian Perindustrian, Polri, agen pemegang merek (APM), industri karoseri, perusahaan pengangkutan barang, perusahaan BUMN/BUMD/swasta pemilik barang, Dishub Prov./Kab./Kota, dan asosiasi terkait.

APM, misalnya, bertanggung jawab dalam aspek produksi, pemasaran, dan proses impor armada, sedangkan karoseri dalam aspek perakitan armada. Di lain sisi, pemilik barang bertanggung jawab sebagai pengguna pengangkutan barang dalam kontrak kerja sama dengan transporter.

"Sinergi antar beberapa perusahaan tersebut dapat dilakukan, misalnya, dalam rancang bangun armada yang sesuai kebutuhan dengan tetap memenuhi kriteria teknis dan batasan peraturan," jelasnya.

Selain itu, sinergi juga bisa dilakukan dengan pengembangan metode pengangkutan dan sistem pendistribusian barang yang lebih efisien dengan menerapkan teknologi informasi. (Jo)