Politik

Tolak Usulan PKB, PPP: Pendaftaran Capres-Cawapres Tak Perlu Dimajukan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wasekjen PPP Achmad Baidowi menilai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menentukan batas pendaftaran dari tanggal 4 – 10 Agustus 2019 sudah sesuai dan tidak melanggar undang-undang.

Karena itu PPP menolak usulan PKB yang meminta KPU memajukan waktu pendaftaran capres-cawapres menjadi 27 Juli hingga 3 Agustus 2018. Kalau tidak, kata PKB, berarti PKPU itu telah melanggar undang-undang.

“Kalau pemilu 17 April 2019, maka jika ditarik mundur adalah 17 Agustus 2018. Dengan demikian jadwal pendaftaran 4-10 Agustus 2018 masih memenuhi ketentuan pasal 226 ayat 4 UU 7/2017,” tegas Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Dalam UU, kata Baidowi, hanya disebutkan pendaftaran paslon presiden paling lama 8 bulan sebelum pemilu. Dengan begitu, PKPU sudah sesuai aturan UU.

Karena itu menurut anggota Komisi II DPR itu, aturan KPU yang menetapkan batas pendaftaran kandidat pilpres dimulai pada 4 hingga 10 Agustus 2018 tersebut sudah dibahas di DPR dan mendapat persetujuan dari seluruh fraksi.

“Jadi, yang harus dimaknai adalah tahapan pendaftaran yang sudah dimulai, yakni masih di bawah 8 bulan. Dan, PKPU tersebut sudah dibahas bersama DPR yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi,” ujarnya.

Namun demikian Baidhowi tidak melihat usulan PKB itu untuk menjegal peluang Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju di pilpres.

“PPP melihat usulan Lukman Edy (PKB) hanyalah persoalan tafsir terhadap UU. Bukan dalam konteks menjegal salah satu figur, ” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close