Breaking NewsInternasionalKorupsiNasionalPolitik

Tolak Rencana Aksi AMP, Pemuda Irian Jaya Tegaskan PEPERA Sah dan Final

Manokwari (SenayanPost.com) – Sekelompok orang mengatasnamakan diri Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP-AMP) akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang/Salatiga, Surabaya dan Malang, Selasa (2/8/2016). Unjuk rasa tersebut mengusung tema  “PEPERA 1969 Tidak Demokratis, Hak Menentukan Nasib Solusi Bagi Rakyat Papua Barat”.
Berdasarkan informasi yang diperoleh SenayanPost.com dari sumber tertutup, dalam aksi ini KP-AMP akan menggunakan strategi perang psikologis dengan memprovokasi aparat dan ormas pro Negara Kesatuan RI agar bentrok, dengan demikian aksi mereka mendapat pemberitaan luas media, dan kemudian perjuangan politiknya mendapat dukungan internasional.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Weynand Jarangga, tokoh muda Irian Jaya menegaskan, bahwa legalitas Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sudah sah dan final, karena pelaksanaannya diawasi dan disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai KP-KMP bermaksud memanfaatkan momentum  peringatan 47 tahun PEPERA untuk memutar-balik fakta dengan menuduh PEPERA tidak sah. Karena itu, menurut Weynand, aksi ini termasuk tindakan makar yang menganggu keutuhan NKRI.
“Irian Jaya adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legalitasnya terpatri dalam PEPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969 yang pelaksanaannya diawasi dan disahkan PBB. Jadi, mengungkit-ungkit PEPERA sungguh tidak relevan dan jelas mengada-ada,”  kata Weynand Jarangga, kepada SenayanPost.com di Manokwari, Papua Barat, Minggu (31/7/2016).
Weynand Jarangga, putera Irian Jaya yang patriotik, mengingatkan aparat keamanan, masyarakat dan ormas, jangan sampai terprovokasi oleh aksi KP-AMP.  “Aksi seperti ini merupakan pancingan agar Polri, aparat keamanan atau masyarakat Indonesia bertindak. Bentrokan yang mereka harapkan terjadi, akan dijadikan bahan untuk menarik simpati dunia internasional seolah-olah mereka terzholimi,” ujar Weynand Jarangga.
Weynand Jarangga mengatakan, rencana aksi KP-AMP adalah buntut dari ditolaknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWF) bergabung sebagai anggota Malanesia Spearhead Grup (MSG) di KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis 14 Juli 2016.
“Upaya-upaya perang psikologis membangun sentimen malanesia telah patah secara diplomatik. Karena itu, mereka berganti cara dengan aksi provokasi aparat, masyarakat dan ormas. Perang psikoligis juga dilakukan dengan mengganti nama Irian yang bermakna ‘cahaya penyingkap kabut’, dengan Papua yang berarti ‘keriting’ dan dalam bahasa Tidore berarti ‘budak’,” jelas Weynand Jarangga.
Menurut Weynand Jarangga, penggunaan bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua adalah bagian dari strategi subversif. Nama, bendera dan lagu ada dalam UU Otsus Papua No 21 Tahun 2001. Dalam UU itu juga ada dana Otsus yang jadi bancakan pejabat daerah. Untuk itu, Weynand menegaskan, UU Otsus harus dicabut dan KPK, Jaksa, Polisi dan BPK harus mengusut para pejabat yang diduga terlibat.
“Rencana aksi mereka dalam bentuk seperti ini akan terus mereka lakukan, sebagai kelanjutan dari aksi subversif yang telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Mereka telah menipu Gus Dur, sehingga mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Harapan mereka agar secara psikologis dunia membedakan antara keduanya. Padahal masyarakat Papua Nugini sampai sekarang masih menyebut bangsa kita dari daerah tersebut sebagai Irianese,” jelas Weynand Jarangga.
Senada dengan Weynand, Benny, tokoh muda Irian lainnya menyatakan, akal-akalan dalam perang psikologi yang mereka lancarkan adalah juga meminta pengakuan pemerintah Indonesia terhadap bendera Bintang Kejora, dengan dalih bahwa bendera tersebut sama seperti bendera tim sepak bola. Juga mencontohkan bendera negara-negara bagian di AS yang dianggap mereka tidak bermakna politis apapun.
“Tipuan mereka sekarang terbukti. Mereka gunakan bendera Bintang Kejora untuk mempersatukan ide terbentuknya barisan separatisme. Sangat disayangkan, ketika warga Irian lainnya telah banyak berkarya nyata ikut menjadi subyek, dalam kepemimpinan bangsa Indonesia, ada sebagian pihak dari Papua yang ingin merusak nama baik Irian,” tukas Benny.
Benny menegaskan, adalah fitnah besar jika mereka mengatakan  bahwa orang Irian hanya menjadi obyek dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. “Faktanya, sejak bersama Negara Kesatuan RI sudah banyak anak Irian yang menjadi menteri, jenderal, anggota DPD, DPR, dokter, sarjana teknik dan lain-lain tanpa ada pembedaan dengan daerah lain,” kata Benny.
Benny menuturkan, para patriot bangsa Indonesia asal Irian Jaya dengan teguh tetap memegang prinsip hidup di bawah Sang Dwi Warna: Merah Putih. Di antara patriot bangsa dari tanah Irian tersebut adalah John Kogoya.
“Saya sependapat dengan John Kogoya yang menyatakan bahwa hampir di setiap lini, seperti di TNI-Polri ada jenderal-jenderal dari Irian Jaya, demikian pula di kedutaan-kedutaan besar, bahkan di Kabinet RI telah duduk putera atau puteri Irian Jaya. Begitulah kenyataannya. Jangan putar-balik fakta,” tambah Benny.
Dalam surat pernyataannya yang beredar di dunia maya, John Kogoya, putra Irian, menyatakan bangga dan merasa besar menjadi warga Negara Kesatuan RI.  “Tidak ada pembedaan dan diskriminasi dari rakyat Indonesia kepada masyarakat Irian. Semua punya hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi apa pun. Tidak ada negara tetangga di wilayah Malanesia yang lebih makmur dari Irian. Sebagian besar kebutuhan Irian dipasok dari wilayah-wilayah RI lain. Coba bayangkan kalau berdiri sendiri!,” tulis John Kogoya.
Di tempat terpisah, Jacob, tokoh muda Irian, mengajak putera-puteri bangsa Indonesia asal Irian Jaya untuk mewaspadai setiap tindakakan subversif yang berpotensi memecah-belah.
“Waspadalah! Jangan terjebak dalam perang psikologi dari kegiatan subversif kelompok AMP itu! Kita harus merapatkan barisan dengan putera- puteri Indonesia dari berbagai daerah lainnya. Kita harus bangkit dengan kuat, cerdas dan berani menghadapi tipu daya licik kaum separatis tersebut,” tukas Jacob.
Jacob juga menyinggung soal kemiskinan masyarakat Irian yang menurutnya terjadi karena dana otsus dari pemerintah pusat dikorupsi oleh mafia elit. Oleh karena itu, ia menyerukan kaum muda Irian untuk bangkit mendobrak mafia elit yang mengkorupsi dana otsus, sehingga tidak pernah sampai kepada rakyat jelata. Menurut Jacob, korupsi dana otsus harus segera diusut sampai tuntas dan pelakunya diberi sanksi hukum yang berat, karena telah menyebabkan penderitaan masyarakat Irian.
“Lihatlah para elit itu. Antara lain, oknum pejabat pemerintahan daerah. Waktu mereka lebih banyak dihabiskan di Jawa dan Bali, bukannya dipakai untuk menjalankan tugas, bekerja membangun Irian Jaya. Mereka berfoya-foya sebaga pemimpin ‘Papua’ di atas mayat rakyat Irian Jaya yang sengsara karena prilaku mereka. Percayalah bahwa BPK dan KPK akan segera mengusut penyalahgunaan dana otsus yang memebuat rakyat Irian Jaya hidup melarat,” imbuh Jacob. (ZSR)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close