Lintas Daerah

Tolak Pansus Dugaan Pidana Pilkada, Massa Demo ke Kantor DPRD

LAMPUNG, SENAYANPOST.com — Tolak pembentukan Pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung, ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pemilih Lampung (KPRL), terdiri dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Gabungan Masyarakat Lampung (GAMAL), melakukan aksi damai ke kantor DPRD Lampung, Jumat (6/7/2018).

“Kami menolak keras dan tegas pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Provinsi Lampung pada 27 Juni 2018,” kata Koordinator lapangan aksi KPRL, Indra Bangsawan, di Bandarlampung, Jumat (6/7/2018).

Massa menilai, pembentukan Pansus itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 telah usai, hanya tinggal menunggu penetapan dari KPU Lampung terkait perolehan suara perhelatan 27 Juni 2018 yang lalu.

Tapi, menurut dia, menjelang penetapan tersebut, masyarakat disuguhkan dengan dagelan politik dari para anggota DPRD Lampung yang berinisiasi membentuk Pansus Dugaan Pidana Pilkada Lampung. Upaya ini disinyalir disusupi kepentingan pasangan calon (Paslon) gubernur yang mengalami kekalahan di pertarungan Pilkada serentak tersebut.

Massa juga menilai, pembentukan Pansus oleh DPRD Lampung terkesan dipaksakan karena tidak sesuai dengan amanah dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ini terlihat jelas kewenangan seharusnya menjadi ranah Bawaslu Lampung yang harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran administrasi, tetapi akan ‘direcoki’ oleh Pansus Dugaan Pidana Pilkada Lampung.

Massa mendesak DPRD Lampung memberikan kesempatan kepada Bawaslu Lampung untuk melakukan verifikasi atas laporan-laporan yang masuk serta memutus pelanggaran administrasi apabila dalam proses pembuktiannya terbukti.

“Anggota DPRD adalah akumulasi dari keterwakilan kader-kader partai di parlemen yang tentunya memiliki keprihatinan jika pasangan yang diusung partainya kalah. Akan tetapi para anggota DPRD harus lebih melihat konteks kepentingan masyarakat yang lebih besar, bukan mengurusi dan mencampuri kewenangan lembaga lain Bawaslu,” tegas Indra. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close