Ekonomi

Tol Cisumdawu Ditarget Beroperasi September 2021

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Meski masih terkendala pembebasan lahan, namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akan rampung dan beroperasi pada September 2021.

Total panjang jalan tol Cisumdawu ini adalah 60,84 kilometer (km).

Dia menjelaskan, merincikan, pembangunan jalan tol yang dikerjakan atas dukungan pemerintah sepanjang 27,62 km. Sedangkan sisanya, sepanjang 33,22 km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol. Adapun bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah seksi 1 dan 2 dengan progres pembebasan lahan telah mencapai 91,23 persen dan konstruksi 81,6 persen.

“Sekarang progresnya 81,6 persen untuk konstruksinya dan pembebasan lahannya 91,23 persen. Ini seluruhnya akan diselesaikan. Target operasionalnya September 2021,” kata Basuki Hadimuljono seusai ratas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu, untuk pembangunan seksi 3 yang menjadi tanggung jawab BUJT PT Citra Karya Jabar Tol sepanjang 4,05 km, saat ini progres pembebasan lahan sudah mencapai 99,76 persen, lalu progres konstruksinya sudah mencapai 95,76 persen.

“Pekerjaan rumah pembebasan lahan berada pada seksi 4, 5, dan 6 yang juga merupakan porsi BUJT sepanjang 29,17 km. Yang seksi 6, ada tanah Perhutani yang sudah bisa dikerjakan. Sehingga progres konstruksinya lima persen. Targetnya selesai September 2021,” ujar Basuki Hadimuljono.

Menurut Basuki, terhambatnya pembangunan jalan tol Cisumdawu dikarenakan terkendalanya pembebasan lahan. Sedangkan pendanaan dari investor tidak ada masalah, apalagi sudah ada pendanaan dukungan dari pemerintah.

“Kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor, tidak ada masalah, karena sudah ada dukungan pemerintah. Jadi sepanjang 60 km, dukungan pemerintah 20an km. Jadi tidak ada masalah pendanaan, yang ada hanya pembebasan lahan,” jelas Basuki Hadimuljono.

Dalam ratas hari ini, lanjut Basuki, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bappenas Sofyan A Djalil untuk segera menangani pembebasan lahan. Karena kendala pembebasan lahan bukan hanya terkait penentuan harga, melainkan terbentur regulasi dan hukum.

“Bapak menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR,” ungkap Basuki Hadimuljono.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close