Nasional

TKN Klarifikasi Tudingan Keanehan Dana Kampanye Jokowi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, menyatakan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah salah memahami sumbangan dana kampanye Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh Jokowi.

“Misleading kepada publik seperti ini, seharusnya kalau seorang lawyer harus dihindari,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sebelumnya, Ketua Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mempersoalkan sumbangan dana kampanye dari Jokowi sebesar Rp19,5 miliar.

Catatan sumbangan itu berdasarkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye paslon 01 per 25 April. Di sisi lain, berdasarkan LHKPN yang diumumkan KPU 12 April lalu, harta kekayaan Jokowi sebesar Rp6,1 miliar.

Bambang mempersoalkan sumbangan Jokowi lebih besar Rp13,3 miliar dari harta kekayaannya berdasarkan LHKPN.

“Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja harta kekayaan Jokowi berupa kas dan setara kas bertambah hingga Rp13,3 miliar?” ujar Bambang dalam keterangan resminya, Rabu (12/6).

Arsul merespons Bambang dengan menjelaskan bahwa LHKPN Jokowi yang diumumkan pada 12 April lalu adalah harta yang dilaporkan hingga 31 Desember 2018. Bukan harta yang dimiliki hingga 12 April 2019.

Sekjen PPP itu pun menyayangkan langkah Tim Hukum BPN mempersoalkan hal seperti ini. Padahal, lanjutnya, lembaga independen Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak pernah mempermasalahkan dana kampanye Jokowi.

“ICW bahkan paling jauh hanya mengatakan terkait tiga perusahaan itu merekomendasikan kepada KPU untuk mendalami, cuma itu. Cuma dipelintir oleh Bambang,” ucapnya, seperti dikutip cnnindonesia.

Lebih lanjut, Arsul mengaku heran mengapa Bambang Widjojanto selalu mencari masalah dengan TKN Jokowi-Ma’ruf. Ia menyatakan, pihaknya bisa saja bersikap jahil dan membuka kasus pribadi Bambang Widjojanto. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close