Titip Rindu buat DPR

Titip Rindu buat DPR

Oleh : Brigjen TNI (Purn) Drs. Aziz Ahmadi, M. Sc

Terus terang, saya merasa tidak terang terus. Pesimis. Nyaris apatis. Kadang trenyuh, lalu menangis.

Sesekali ada jeda. Untuk sekedar, menghibur diri. Berimajinasi, layaknya saudagar. Bisa, saudagar semangka/melon. Glundhang-glundhung. Atau, saudagar dakocan alias boneka. Plonga-plongo, plerak-plerok, cengar-cengir. Bisa juga, laiknya saudagar bambu/pring. Pringas-pringis …

Sedang Sakit

Akhir September ini, berbagai peristiwa menyeruak. Seolah sebuah pembuktian. Negara/bangsa, sedang sakit. Tidak sedang baik-baik saja. Ibu Pertiwi, tak lagi bernyiur dan melambai. Ia lara dan berduka.

Perjalanan bangsa & negara, seolah tak lagi jelas pola dan arahnya. Dat nyeng. Tergantung selera. Seakan tidak ada visi, strategi, dan program, yang jelas. Ini terasa, antara lain, pada ketidakcerdasan dalam hadapi masalah. Ketidakbesucan dalam menentukan solusi.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mendunia, justru setelah dibanggakan berhasil diminimalisasi. Gempa bumi di Maluku, yang makin memperberat tugas mitigasi korban, karena hal yang sama (terjadi sebelumnya di daerah lain), belum berhasil ditangani sepenuhnya.

Bagai hujan kiriman, di musim kemarau. Tiba-tiba muncul begitu masifnya, unjuk rasa dari berbagai komponen bangsa. Mahasiswa, pelajar, buruh, warga sipil, masyarakat, purnawirawan, dan lain-lain. Berikut ramesan, nano-nano, & rujak uni, tuntutannya.

Belum lagi masalah integrasi bangsa. Cerita tentang bumi cederawasih, Papua. Baik rentetan kisah pilu sebelumnya (yang di mulai dari Malang dan Surabaya). Maupun yang lebih memilukan lagi, kasus Wamena, beberapa hari lalu.

Disebut amat memilukan, karena diwarnai pembunuhan massal, bumi hangus bangunan dan properti, kesewenang-wenangan, serta pengusiran warga non Papua/pendatang.

Secara umum, kondisi sosial politik, jelas meradang. Bahkan bernanah. Ibarat Kiambang, tidak lagi (segera) bertaut. Bahkan, masing-masing cenderung tercerabut. Kohesi persatuan dan kerukunan sosial, carut-marut. Masing-masing, menawarkan wajah sengit, bengis, dan cemberut.

Padahal, “Biduk” (di antaranya kontestasi politik melalui Pemilu), sudah pun berlalu. Namun nyatanya, harmoni sosial tidak makin menawan. Kondisinya, bagai api dalam sekam.

“Residu” permasalahan sebelumnya, berpacu dengan waktu. Jika selama ini bersifat latent, kini bergerak menjadi eksis. Jika selama ini membeku – membentuk gunung es – kini mencair dan mengalir. Melimbah dan merambah. Menerjang, segala arah.

Benih-benih konflik horisontal, terus menganga. Kerawanan – bengkerengan antar/intern suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) – tumbuh semarak di mana-mana. Potensi konflik vertikal (massa vs elit, daerah vs pusat, rakyat vs pejabat), bisa meledak kapan saja. Tanpa selalu jelas, sebab musababnya.

Tidak cukup sampai di situ. Lazimnya tatanan sosiologis masyarakat super majemuk. Seringkali, menyuguhkan fenomena, rumput kering berduri. Berbahaya, bisa melukai bila didekati, secara tidak hati-hati. Bersumbu pendek, mudah dibakar dan diprovokasi.

Satu sumber kerawanan, dapat menghadirkan beragam permasalahan (baru). Sebaliknya, satu permasalahan, dapat muncul karena kolaborasi dari banyak sumber kerawanan.

Belum lagi, berbagai serpihan masalah yang terbarukan. Ini dapat saja timbul, sebagai spillover (dampak ikutan), mengiringi sebuah kebijakan atau upaya, dalam mengatasi pokok masalahnya.

Misal, langkah Polri, dalam meredam berbagai persoalan – khususnya unjuk rasa. Publik menilai amat berlebihan. Di bawah standard. Tidak profesional. Tidak sesuai standard operating procedure (SOP). Cenderung represif dan brutal. Memprihatinkan.

Terkesan, ingin balas dendam. Spirit dan filisofi “pengamanan & pengayoman”, berubah menjadi, penganiayaan & kebrutalan. Anarkhisme massa, dijawab dengan anarkhisme aparat. Lalu apa dan di mana, bedanya?

Bagaimana TNI? Justru karena dalih harus membantu Polri. TNI, terkesan menjadi gamang. Tidak firm dalam memegang disiplin profesi. Bahkan TNI, mesti terima jika dinilai lucu & banci.

TNI, terserap dan larut. Tidak sadar, terdegradasi budaya kerja dan profesi militernya sendiri. UU 34/2002 tentang TNI, menjadi tidak konsisten dijalankan. Inilah bahasa paling halus – daripada mengatakan – semua pihak telah melanggar UU secara berjamaah.

Salam Rindu

Nasi belum menjadi bubur. Tidak ada permasalahan, tanpa jalan keluar. Sakit negeri/bangsa ini, masih ada obatnya. Masih bisa dan harus bisa, diobati.

Salah satu solusinya, kembali ke kearifan lokal Indonesia. Pepatah lama, telah mewanti-wanti bangsa ini. Jika kusut di ujung, kembalilah ke pangkal.

Nah …
Pada 1 Oktober 2019, kemarin, anggota/lembaga MPR (baru) – DPR & DPD RI – sudah dilantik. Di tangan merekalah, benang kusut permasalahan bangsa ini, mesti diurai dan diberi solusi.

Pada tempatnyalah, bangsa ini menumpahkan segala harapan besarnya, pada DPD & DPR RI. Pada tempatnyalah, rakyat negeri ini titip salam rindu, pada MPR RI, masa bhakti 2019-2024 itu.

Salam Rindu, buat MPR (baru) dimaksud, sebagai berikut :

Pertama, Kedudukan MPR.

Kiranya dapat di kembalikan kedudukan MPR, sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Berikut segala fungsi, peran dan kewenangannya.

Terpokok, MPR perlu membawa kembali pengelolaan negara ini, ke pangkalnya. Setelah lebih dua dasawarsa, seakan terantuk dan nyaris kusut semua, di ujungnya.

(1) Menyempurnakan, hasil 4 (empat) kali “amandemen” UUD 1945.

Kembali, konsisten, dan tidak berkhianat, terhadap 4 (empat) pokok pikiran (bentuk, dasar dan tujuan negara, serta bentuk pemerintahan), yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

(2) Melaksanakan Sila ke-4 Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Maknanya, demokrasi kita bersendikan musyawarah-mufakat dan gotong-royong. Bukan kontestasi & rivalisasi. Karenanya, tidak cocok melakukan Pemilu/Pilpres secara langsung.

(3) Menghidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), dan Presiden sebagai mandatarisnya.

Dengan demikian, lebih jelas arah perjalanan bangsa. Tidak berdasarkan selera seseorang atau sekelompok/parpol tertentu. Selebihnya, mudah dikontrol dan jelas tolok ukur, pertanggungjawabannya.

Kedua, Kedudukan Polri.

Ini merupakan hutang dan kecelakaan sejarah reformasi, yang belum dilunasi.

Kini tiba (kembali) momentumnya. Mendudukkan Polri pada tempat dan marwahnya, sesuai tata kelola sistem demokrasi. Di mana? Terserah Anda yang diberi tugas debgan fasilitas lebih. Mau berfikir dan memikirkan, bangsa/negaranya. Bagaimana mestinya. Bukan, bagaimana enaknya.

Ketiga, Tupoksi DPD RI.

Spirit dan rancang- bangun sejarah pembentukan DPD, adalah setingkat dengan DPR. Membangun sistem, membuat pilar demokrasi, demi penguatan sistem demokrasi itu sendiri.

Namun sejauh ini, terkesan amat pincang, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Di satu sisi, muncul kecemburuan pada DPR. Pada sisi lain, uraian nomenklatur, belum sepenuhnya membudaya.

DPD, cenderung kedodoran. Lembaga sebesar itu, masih miskin peran dan fungsi. Akibatnya, hajat besar membangun sistem dan pilar untuk memperkuat sistem demokrasi, belum bisa dirasakan secara signifikan.

Akibat lainnya – seperti halnya DPR – DPD seolah menjadi gudang penampungan, bagi politisi yang (sudah) bosan di DPR. Selebihnya, menjadi sasaran para pemuja status sosial, dan pengangguran pencari pekerjaan.

Keempat, Kemewahan Anggota DPR.

Mengingat betapa berat tugas dan peran anggota DPR, adalah wajar bila mendapatkan dukungan staf, fasilitas dan gaji, yang wah, mewah, dan memadai.

Namun perlu ditinjau kembali, beberapa hal berikut ini :

(1) Gaji pensiun. agaknya perlu ditiadakan. Bukan sekedar berkaitan dengan pekerjaan politik, yang tidak mengenal pensiun. Tapi juga, karena tidak jelas kriterianya, hingga terkesan mengada-ada.

(2) Begitu pula apa yang disebut, tali asih. Apapun nama dan bentuknya, perlu dipertimbangkan lagi. Dalam banyak kasus – tali asih seperti itu – tak lebih kecuali hanya modus, agar tidak disebut, sebagai korupsi.

(3) Staf Ahli.
Selama biaya/gajinya ditanggung negara, perlu dihapus. Jika ada alasan kebutuhan pokok, biarlah menjadi urusan subyektip, masing-masing anggota DPR.

Maknanya, jika memang merasa perlu Staf Ahli – karena tingginya aktivitas dan dinamika kecerdasan – silahkan pelihara dan biayai sendiri, staf ahli itu.

Namun, jika karena ketidakbecusan, pagi-pagi perlu diingatkan kembali. Silahkan berfikir 1.000x. Tidak usah menjadi yang terhormat, anggota DPR RI.

Malas, ngantukan, bisu, goblok, dan sejenisnya, memang amat tidak layak menjadi wakil rakyat. Lembaga DPR, bukan kolam untuk melempar umpan (money politic). Bukan pula lahan, untuk second chance & career, mencari pekerjaan dan kedudukan.

Kelima, MPR, adalah Majelis Negarawan.

Kepada siapapun yang merasa menang dan mayoritas, kiranya tetap bersikap sebagai, negarawan. Berlaku arif dan bijaksana. Menghindari segala bentuk, balas dendam. Tidak baper, sensi dan lebai.

Kiranya, MPR tidak tumpas kelor. Tidak pula, legan golek momongan. Sebaliknya, justru cerdas dan mampu, memilah dan memilih. Mana prioritas dan fokus, demi kemaslahatan terbesar, bagi bangsa/negara.

Negeri ini jangan dibiarkan, jalan di tempat, bagai kursi goyang. Tidak pula hanya maju-mundur, seperti tarian poco-poco. Atau mbulet & muter-muter, layaknya oyo-oyo.

Sebaliknya, setiap karya dan kerja, pada setiap periode pergantian kepemimpinan nasional, akan makin mendekatkan diri, pada cita-cita dan tujuan nasional, itu sendiri.

Salam terakhir

Masuk dalam kelompok salam rindu kelima itu, antara lain :

(1) NKRI, Bangsa Besar.

Bangsa yang besar, adalah bangsa yang bisa menghargai jasa, para pahlawannya. Termasuk para Presiden terdahulu.

Kiranya, MPR dapat mencabut segala Tap MPR – yang selama ini – ditengarahi membelenggu, Presiden pertama, Bung Karno, dan Presiden kedua, Pak Harto.

Monggo … diganti dengan Tap MPR, yang mengandung pemulihan segala hak dan kehormatan beliau. Sekaligus, penetapan bentuk penghormatan yang lebih tinggi dari itu, bila ada dan mungkin diadakan.

(2) Tidak Bermain Api.

Kiranya, MPR tidak coba-coba atau bermain api, dengan mengothak-athik (lagi) Tap MPR, terkait paham/ideologi Komunisme, Leninisme, Marxisme dan PKI, berikut segala manifestasinya.

Sebaliknya – bila dipandang perlu – bangun dan kuatkan visi kewaspadaan. Misal, dengan Tap MPR (baru), terkait pelarangan serupa, terhadap segala ideologi yang bertentangan dengan, Pancasila dan UUD 1945.

(3) Sendi Utama “PBNU”.

Bersamaan dengan itu, kiranya MPR menetapkan amar dan direktif yang kuat kepada pihak eksekutip, untuk sosialisasi dan penguatan (kembali) sendi-sendi utama (baca : bukan pilar), kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah, “PBNU”,= Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

(4) Pengangkatan Panglima TNI & Kapolri.

Hampir sepanjang usia reformasi, model pengangkatan Panglima TNI & Kapolri – yang harus mendapat persetujuan DPR – tidak ditemukan dan dirasakan manfaat dan signifikansinya.

Justru sebaliknya. Menyeret kedua institusi ke wilayah politik praktis. Padahal seharusnya steril, dari segala kepentingan politik praktis. Kecuali, kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan politik negara.

Mekanisme pengangkatan dengan persetujuan DPR, justru potensial membelah loyalitas kedua institusi – minimal kedua calon pejabatnya. Padahal, mestinya – utamanya Panglima TNI – loyalitas itu harus tegak lurus. Hanya kepada Presiden, selaku pemegang kekuasaan tertinggi, atas AD, AL dan AU (militer/TNI).

MPR, …
Dengarlah suara kami. Suara rakyatmu.
Selamat Bekerja dan Salam Rindu …

Jakarta, 2 Oktober 2019